JAKARTA, ARAHWARTA.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (20/7/2026). Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bengkulu, Kombes Pol. Mochammad Hasan, dengan merujuk pada rekam jejak etik yang menurut mereka perlu menjadi bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.
Sejak siang hari, massa aksi membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menilai pengangkatan pejabat yang pernah menjadi sorotan dalam proses etik berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, mempertanyakan kebijakan promosi jabatan tersebut. Menurutnya, pejabat yang menduduki posisi strategis di lingkungan kepolisian harus memiliki rekam jejak yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Bagaimana bisa seseorang yang pernah terseret persoalan pelecehan seksual dan menjalani sanksi etik justru dipercaya menduduki jabatan yang sangat strategis sebagai Dirlantas. Polri seharusnya menjadikan integritas dan moralitas sebagai pertimbangan utama dalam setiap promosi jabatan,” kata Ali Moma dalam orasinya.
Ali menegaskan, promosi jabatan di lingkungan Polri seharusnya mengedepankan prinsip meritokrasi, integritas, dan akuntabilitas. Menurutnya, setiap keputusan terkait penempatan pejabat tinggi perlu mempertimbangkan rekam jejak etik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Kepercayaan publik terhadap Polri dibangun melalui profesionalisme dan integritas. Karena itu, setiap promosi jabatan harus benar-benar mempertimbangkan aspek moral dan rekam jejak pejabat yang bersangkutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, PP-PMI juga menyampaikan ultimatum kepada pimpinan Polri. Mereka menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons.
“Jika tidak ada langkah konkret dari Kapolri untuk memerintahkan Asisten SDM Polri melakukan pergantian Dirlantas Polda Bengkulu, kami akan kembali pada Selasa, 28 Juli 2026, dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Kami juga akan mengajak organisasi-organisasi mahasiswa lainnya untuk bersama-sama menduduki Mabes Polri hingga tuntutan kami mendapat respons,” tegas Ali.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Menjelang petang, massa aksi berencana melaksanakan salat Magrib berjemaah di depan Mabes Polri. Namun, aparat kepolisian mengimbau peserta aksi untuk membubarkan diri sesuai ketentuan pengamanan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri maupun Polda Bengkulu terkait tuntutan yang disampaikan PP-PMI dalam aksi tersebut. Arahwarta.id akan memperbarui informasi apabila telah memperoleh tanggapan dari pihak terkait.
