JAKARTA, ARAHWARTA.ID – Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Legoso Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Selasa (28/7/2026).
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang menyuarakan penolakan terhadap pengangkatan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bengkulu. Massa aksi mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kebijakan tersebut karena menilai pejabat yang bersangkutan memiliki rekam jejak etik yang tidak sejalan dengan integritas jabatan strategis di lingkungan Polri.
Dalam orasinya, massa aksi juga meminta Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) melakukan evaluasi dan pergantian terhadap pejabat dimaksud. Mereka menyampaikan adanya dugaan keterlibatan pejabat tersebut dalam kasus pelecehan seksual. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polri maupun pejabat yang bersangkutan terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan oleh massa aksi.
Aksi berlangsung di depan Mabes Polri dengan pengawalan aparat kepolisian. Aktivitas demonstrasi sempat memperlambat arus lalu lintas di sekitar lokasi. Massa membentangkan sejumlah spanduk serta mengajak para pengguna jalan membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan mereka. Ajakan tersebut direspons oleh sejumlah pengendara yang melintas.
Sebagai bentuk aksi simbolik, massa PP-PMI membakar sebuah bra (BH). Koordinator aksi menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan simbol protes terhadap kebijakan yang mereka nilai belum mencerminkan ketegasan dalam menyikapi persoalan etik dan moral yang menjadi perhatian publik.
Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, dalam orasinya menyampaikan ultimatum kepada Kapolri agar segera mengambil langkah konkret.
“Kami memberikan waktu kepada Kapolri untuk mengevaluasi kebijakan ini. Apabila hingga Selasa, 4 Agustus 2026, belum ada langkah konkret berupa perintah kepada AS SDM untuk melakukan pergantian Dirlantas Polda Bengkulu, maka kami akan kembali turun ke jalan dan menggelar aksi menginap di depan Mabes Polri sebagai bentuk keseriusan perjuangan kami,” tegas Ali Moma.
PP-PMI berharap tuntutan mereka menjadi perhatian pimpinan Polri serta mendorong adanya evaluasi terhadap mekanisme penempatan pejabat, khususnya pada jabatan-jabatan strategis yang dinilai harus mencerminkan integritas, profesionalisme, dan menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari Divisi Humas Polri maupun pihak Dirlantas Polda Bengkulu terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
