Scroll untuk baca artikel
Kutai KartanegaraSosialTambang

Ancaman PHK Sektor Tambang Mengintai, KNPI Loa Janan Minta Dana CSR Lebih Berdampak

×

Ancaman PHK Sektor Tambang Mengintai, KNPI Loa Janan Minta Dana CSR Lebih Berdampak

Sebarkan artikel ini
Muhammad Hasbi dari KNPI Loa Janan menyoroti ancaman PHK sektor tambang dan meminta dana CSR perusahaan lebih berdampak bagi masyarakat
Muhammad Hasbi dari DPK KNPI Loa Janan Kutai Kartanegara meminta perusahaan tambang mengalokasikan dana CSR yang lebih berdampak di tengah ancaman PHK sektor tambang

KUTAI KARTANEGARA, ARAHWARTA.ID — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Loa Janan meminta perusahaan tambang mengarahkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada program yang benar-benar memperkuat ekonomi masyarakat.

Sekretaris KNPI Loa Janan, Muhammad Hasbi, menilai perusahaan tambang perlu memanfaatkan dana CSR untuk membangun sektor ekonomi alternatif di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus membayangi industri pertambangan.

Menurut Hasbi, industri tambang sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global dan kondisi cadangan sumber daya alam. Ketika produksi menurun atau operasional tambang berhenti, masyarakat lingkar tambang sering menghadapi dampak ekonomi paling besar.

“Perusahaan tambang jangan hanya memakai dana CSR untuk kegiatan seremonial atau bantuan sosial jangka pendek. Perusahaan harus membangun program yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Hasbi dalam keterangannya, Rabu (28/5/2026).

Ia menegaskan masyarakat perlu memiliki ruang usaha dan sumber penghasilan alternatif sebelum gelombang PHK benar-benar terjadi.

KNPI Loa Janan kemudian mendorong perusahaan tambang memprioritaskan tiga fokus utama dalam pengelolaan dana CSR.

Pertama, perusahaan perlu memperluas program pelatihan keterampilan atau up-skilling dan reskilling bagi masyarakat dan tenaga kerja lokal. KNPI mendorong pelatihan pada sektor pertanian modern, UMKM digital, pariwisata, dan industri kreatif agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor tambang.

Kedua, perusahaan perlu membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja alternatif melalui koperasi, usaha produktif warga, dan badan usaha mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Ketiga, perusahaan harus mulai membangun fondasi ekonomi pasca-tambang sejak dini agar roda perekonomian daerah tetap berjalan ketika aktivitas pertambangan menurun atau berakhir.

Selain itu, KNPI Loa Janan meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap realisasi program CSR perusahaan tambang. KNPI menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting agar dana CSR benar-benar memberi dampak bagi masyarakat lingkar tambang.

“Kami tidak ingin masyarakat dan pemuda di lingkar tambang hanya menikmati dampak sesaat ketika industri tambang berjaya, lalu menanggung dampak terbesar saat industri melemah. KNPI siap mengawal dan berkolaborasi dengan perusahaan serta pemerintah agar dana CSR menjadi investasi masa depan masyarakat,” tutupnya.

Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *