MIMIKA, ARAHWARTA.ID — Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mengecam dugaan penyanderaan terhadap sembilan perempuan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
LEMASA mendesak agar sembilan warga yang dilaporkan dibawa secara paksa tersebut segera dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarga dalam kondisi selamat.
Ketua LEMASA, Menuel John Magai, mengatakan tindakan yang menyasar masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, telah melewati batas toleransi masyarakat adat.
“Penyanderaan terhadap sembilan anak perempuan Amungme di Distrik Jila telah melewati batas toleransi masyarakat adat. Tidak ada alasan politik yang dapat membenarkan tindakan terhadap perempuan dan anak-anak,” kata Menuel dalam keterangannya.
Menurut informasi yang disampaikan LEMASA, peristiwa tersebut berkaitan dengan aksi kelompok bersenjata setelah penyerangan terhadap pos TNI di wilayah Jila pada 17 Agustus 2026.
Berdasarkan rilis yang diklaim berasal dari Komnas TPNPB, sembilan perempuan tersebut dilaporkan dibawa secara paksa ke wilayah hutan. Hingga kini, keberadaan mereka masih dalam pencarian.
Informasi mengenai kondisi dan lokasi sembilan perempuan tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut melalui sumber resmi dan pihak berwenang.
Selain persoalan sembilan perempuan tersebut, LEMASA juga menyebut adanya korban lain dalam rangkaian peristiwa di Jila.
Seorang perempuan bernama Neregingget Magai dilaporkan meninggal dunia setelah ditembak ketika berusaha mencegah anaknya dibawa secara paksa. Sementara itu, Inkolung Aim dilaporkan mengalami patah kaki setelah didorong atau terjatuh ke jurang dan masih menjalani perawatan.
Menuel menegaskan masyarakat adat Amungme tidak ingin wilayah adat mereka digunakan sebagai tempat persembunyian, perekrutan, intimidasi, maupun aktivitas kekerasan kelompok bersenjata.
“Kami menolak segala aktivitas kelompok bersenjata yang meneror masyarakat di wilayah adat Suku Amungme. Tanah adat bukan tempat bagi kelompok bersenjata untuk meneror masyarakat,” ujarnya.
Jangan Jadi Konflik Antarsuku
LEMASA juga mengingatkan agar peristiwa di Jila tidak berkembang menjadi konflik antarsuku.
Menuel meminta masyarakat tidak menggeneralisasi persoalan tersebut kepada masyarakat Nduga maupun kelompok suku tertentu.
Menurutnya, apabila terdapat tindakan kekerasan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum tanpa menjadikan identitas suku sebagai alasan untuk menyalahkan masyarakat secara keseluruhan.
“Kita harus menjaga agar persoalan ini tidak menjadi konflik antarsuku. Masyarakat Amungme dan masyarakat Nduga tetap merupakan bagian dari masyarakat pegunungan Papua yang harus hidup berdampingan,” katanya.
Menuel mengatakan LEMASA mendorong konsolidasi masyarakat adat dan masyarakat pegunungan Papua untuk menolak kekerasan melalui langkah adat dan hukum yang sah.
“Kami tidak membutuhkan senjata untuk mempertahankan martabat masyarakat adat. Anak-anak Papua membutuhkan sekolah, keluarga membutuhkan keamanan, dan masyarakat membutuhkan ruang untuk bekerja serta membangun kehidupan,” ujarnya.
Ia menegaskan masa depan Papua tidak boleh ditentukan melalui penyanderaan, ancaman, maupun kekerasan terhadap warga sipil.
Semua pihak, kata dia, harus mengedepankan keselamatan masyarakat serta menjaga persaudaraan antarsuku.
LEMASA berharap sembilan perempuan yang dilaporkan dibawa secara paksa dapat segera ditemukan dan dikembalikan kepada keluarga dalam keadaan selamat.
