NABIRE, ARAHWARTA.ID – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan inisiasi pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).
Kegiatan yang berlangsung di Nabire tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap pentingnya perlindungan kawasan mangrove sebagai salah satu aset lingkungan strategis di Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, *Victor Fun, S.Sos., M.Si.
Hadir dalam kegiatan itu sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua Tengah, akademisi dari Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, perwakilan PT Freeport Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan wilayah pesisir.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Victor Fun, disampaikan bahwa kawasan pesisir Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan menjadi penopang kehidupan masyarakat. Salah satu kekayaan alam yang memiliki peran penting adalah ekosistem mangrove yang selama ini berfungsi melindungi garis pantai sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan.
Menurutnya, mangrove tidak hanya berfungsi menahan abrasi dan gelombang laut, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut yang bernilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Selain itu, hutan mangrove turut berkontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan dan menyerap karbon sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim.
Namun demikian, keberadaan mangrove saat ini menghadapi berbagai ancaman. Aktivitas pembukaan lahan, pemanfaatan kawasan pesisir yang belum tertata optimal, hingga minimnya pengawasan di sejumlah wilayah telah menyebabkan kerusakan pada sebagian kawasan mangrove.
“Jika kondisi ini tidak segera ditangani, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir dan laut,” ujar Victor saat membacakan sambutan Gubernur.
Karena itu, upaya pelestarian mangrove dinilai membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, organisasi lingkungan, hingga masyarakat pesisir.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Papua Tengah menginisiasi pembentukan *Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD)* yang diharapkan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, pemerintah mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama menyusun kebijakan dan perencanaan terpadu pengelolaan mangrove, mempercepat program rehabilitasi kawasan yang rusak melalui penanaman kembali, serta mengembangkan peluang ekonomi berkelanjutan berbasis ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Pemerintah juga berharap setelah pembentukan KKMD, seluruh anggota dapat segera menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Di akhir sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.
“Kami berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agar Papua Tengah menjadi daerah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” tutupnya.
