Rumah seyogianya menjadi tempat dimana kita bisamerasa aman untuk pulang, bebas untuk berbicara, dihargai sebagai manusia, dan memiliki harapan untukmasa depan. Namun, bagaimana jika “rumah” yang kitacintai perlahan membuat kita bertanya apakah kitamasih benar-benar memiliki tempat di dalamnya?
Lalu, jika Indonesia kita anggap rumah, apakah semuaorang juga sepakat akan hal yang sama?
Pertanyaan itu semakin sulit dijelaskan ketika kitamelihat berbagai fenomena yang terjadi pada bangsaini. Mencintai Indonesia bukan berarti harus menutupmata terhadap kekurangannya, sebagaimana mencintairumah bukan berarti membiarkan rumah itu rusak tanpaberusaha memperbaikinya. Tidak pula seharusnyaberarti menutup mata ketika ketidakadilan terjadi, ketikasuara dipertanyakan, ketika kebebasan terasamenyempit, atau ketika masa depan semakin sulitdibayangkan.
Kritik bukanlah tanda bahwa kita membenci rumahsendiri; terkadang, kritik adalah cara paling jujur untukmengatakan bahwa kita masih peduli. Sebab gelisah inibukan berarti karena aku ingin angkat kaki dari tanahibu pertiwi. Aku hanya bertanya karena aku ingin tetaptinggal, dan sekedar ingin tahu: apakah Indonesia masihlayak disebut rumah bagi kita semua?
Bangsa ini adalah negara yang senyatanya luar biasa. Kita dianugerahi tanah yang subur, laut yang mengangaamat luas, hutan yang kaya, tambang yang melimpah, energi, serta kekayaan alam yang mungkin tak dimilikioleh banyak bangsa lain. Di atas tanah ini pula lahirmanusia-manusia hebat—mereka yang mampu bekerja, berkarya, berinovasi, serta mengukir namanya hinggake berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, kita punya kapasitas untuk bisa menjadi bangsa yang mandiri, halitu tentu secara eksplisit terlihat dari ratusan suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan, masih sama seperti yang diwariskan para leluhur kita, yakni: Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetapsatu.
Maka dari itu, jika kita menengok apa yang telahdianugerahkan kepada bangsa ini, pertanyaannyabukan lagi apakah Indonesia mampu menjadi bangsayang besar. Akan tetapi, sudah seharusnya kita menjadibangsa yang makmur, mandiri, dan disegani oleh bangsa lain, terlebih lagi sebentar lagi kita sudahmenginjak usia 81 tahun kemerdekaan.
Sedikit mengulas jejak sejarah bahwa dalam pidatoSoekarno di hadapan BPUPKI pada 1 Juni 1945, iamenggambarkan kemerdekaan bukan sebagai akhir dariperjuangan, melainkan sebagai sebuah “jembatanemas” menuju kehidupan bangsa yang lebih baik. Iamengatakan, “…kemerdekaan, politiekeonafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Aku katakan di dalam kitab itu, bahwa di seberangnya jembatan itulahkita sempurnakan kita punya masyarakat.”
“Di seberang jembatan, jembatan emas inilah, baru kitaleluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi.”
Aku bingung, di usia 81 tahun kemerdekaan, entahkenapa ada perasaan yang rumit untuk dijelaskan. Ada rasa bangga, tetapi ada juga rasa khawatir, kecewa, bahkan sedih. Belakangan kita melihat rupiah yang terus menjadi atensi khalayak, harga-harga yang terasasemakin berat, lapangan pekerjaan yang tidak mudah, dan masyarakat yang harus terus berjuang untukmemenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerap kali kita seringmendengar di televisi dan media sosial tentangpertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Tapi di luarsana, malah bertolak belakang dengan yang diberitakan, sederhananya kita lihat bahwa masihbanyak masyarakat yang mungkin hanya ingin satu halsederhana: hidup tenang, punya pekerjaan yang layak, bisa makan dengan cukup, dan bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anaknya, tapi amat sulituntuk didapat.
Yang paling membuat aku bertanya-tanya adalah terkaitpendidikan. Kita sering berbicara tentang Indonesia Emas 2045, generasi unggul, bonus demografi, dan pewaris masa depan bangsa. Tetapi bagaimana kitabisa bicara terlalu jauh tentang masa depan kalauurusan pendidikan hari ini saja masih begitu banyakpersoalannya? Masih banyak anak-anak yang belummendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Masih adaguru yang bekerja dengan segala keterbatasannya. Masih banyak hal yang harus diperbaiki. Padahal kalaukita mau jujur, membangun sebuah negara tidak selaludimulai dari gedung yang tinggi atau proyek yang besar. Kadang, membangun negara justru dimulai dari saturuang kelas dan seorang guru yang mengajarkanseorang anak untuk bermimpi.
Ada hal menarik yang layak kita refleksikan. Dalamsebuah artikel yang diterbitkan Kompas.id pada 8 Agustus 2026, disebutkan bahwa persentasepengangguran dari kalangan lulusan pendidikan tinggiatau sarjana cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada Agustus 2022, angkanya berada di 7,98 %, kemudian naik menjadi 10,3 % pada 2023, 11,28 % pada 2024, 12,12 % pada 2025, hingga mencapai 14,27 % pada Februari 2026. Sementara itu, data per Mei 2026 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerjayang menganggur mencapai sekitar 7,22 juta orang, dengan sekitar 14,31 % atau 1.033.182 orang di antaranya merupakan lulusan pendidikan tinggi, mulaidari S-1 hingga S-3.
Angka-angka ini tentu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada ribuan anak muda yang telah menempuhpendidikan bertahun-tahun, membawa ijazah dan harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi masih harus beradu kening denganketidakpastian. Lalu, jika pendidikan seharusnyamenjadi jalan menuju masa depan, mengapa semakinbanyak lulusan perguruan tinggi justru kesulitanmenemukan tempat di dunia kerja?
Mungkin keresahan tentang Indonesia tidak selalu haruskita lihat dari angka-angka besar. Kadang, persoalantentang bagaimana negara memperlakukan rakyatnyajustru bisa terlihat dari sesuatu yang sangat sederhana: bagaimana negara hadir ketika rakyatnya sedangberada dalam keadaan paling membutuhkan.
Beberapa waktu lalu, kita melihat bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Banjir dan longsor memorakporandakan rumah warga, memenggalakses, merusak fasilitas umum, memaksa masyarakatmengungsi, bahkan meninggalkan persoalan yang jauhlebih panjang setelah air surut dan keadaan mulaiterlihat normal. Pemerintah pada akhirnya tidakmenetapkan bencana tersebut sebagai bencananasional. Pemerintah beralasan bahwa penangananbencana masih dapat dilakukan dengan kapasitas yang dimiliki negara, meskipun pemerintah tetap menyatakanbahwa penanganannya dilakukan dalam skala nasional.
Secara administratif, mungkin status bukanlahpersoalan paling penting. Label “bencana nasional” tidak akan dengan sendirinya mengembalikan rumahyang hancur, menghidupkan kembali orang yang meninggal, atau membuat kehidupan masyarakatkembali seperti semula. Tetapi justru karena itu, pertanyaannya menjadi jauh lebih sederhana: kalaubukan statusnya yang penting, lalu bagaimana dengankeadaan masyarakat yang menjadi korbannya? Sebabbencana tidak selesai ketika kamera media pergi.
Bencana tidak selesai ketika bantuan pertama datang. Tidak selesai ketika pengungsi dipindahkan. Tidakselesai ketika jalan mulai dibuka kembali. Dan tidakselesai ketika pemerintah mengumumkan bahwakeadaan sudah terkendali. Bagi masyarakat yang kehilangan rumah, bencana mungkin justru baru benar-benar dimulai ketika air telah surut. Mereka haruskembali memikirkan tempat tinggal. Bagaimana mencarinafkah ketika alat kerja hilang? Bagaimana anak-anakkembali sekolah? Bagaimana petani mengolah lahanyang rusak? Bagaimana pedagang membuka kembaliusahanya? Bagaimana sebuah keluarga memulai hidupketika sebagian besar benda yang mereka miliki telahhilang?
Di titik inilah menurutku barometer kehadiran negara seharusnya diuji. Bukan hanya dari seberapa cepatbantuan diumumkan, tetapi dari seberapa jauhkehidupan masyarakat benar-benar dapat dipulihkan. Pemerintah memang telah menyusun berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tetapiketika pemulihan masih berlangsung dalam waktu yang panjang, bantuan rumah masih harus disesuaikan, dan masyarakat masih harus menunggu agar kehidupannyakembali normal, kita perlu bertanya: apakah pemulihanitu benar-benar sudah sampai kepada mereka yang membutuhkannya?
Negara mungkin melihat bencana sebagai sebuahprogram penanganan. Masyarakat mengalaminyasebagai kehidupan yang terputus. Dan mungkin di situlah persoalan yang lebih besar berada. Kita seringberbicara tentang negara melalui bahasa kebijakan, angka anggaran, program, dan laporan keberhasilan. Tetapi masyarakat mengalami negara melalui sesuatuyang jauh lebih konkret: apakah rumah mereka kembaliberdiri, apakah mereka bisa kembali bekerja, dan apakah anak mereka dapat kembali sekolah.
Di samping itu, kita melihat bagaimana berbagaikebijakan pemerintah sering menimbulkan perdebatan. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tentu punya tujuan yang baik karena siapa pun pasti ingin anak-anakIndonesia mendapatkan makanan yang bergizi. Tetapiketika muncul kritik, penolakan, atau kekhawatiran darimasyarakat, rasanya kita perlu belajar untuk tidaklangsung menganggap suara berbeda sebagai sesuatuyang salah, apalagi menjuluki setiap orang yang berbeda pandangan sebagai “Londo Ireng”.
Program tersebut cukup bisa menjawab sedikit problem pemenuhan gizi anak bangsa saat ini, terkhusus bagianak-anak bangsa yang tinggal jauh di pelosok negeri. Akan tetapi, tetap harus bisa dikritik, diawasi, dan pada akhirnya bisa dievaluasi. Karena pada akhirnya yang menjalani dan merasakan dampaknya bukan hanyamereka yang membuat kebijakan, tetapi masyarakatbiasa yang ada di lapangan.
Mungkin ini juga yang membuatku semakin percayabahwa persoalan negara tidak pernah benar-benar jauhdari kehidupan masyarakat. Bagi kita yang beberapakali bersinggungan dengan kerja komunitas, rakyatbukan sekadar angka dalam laporan atau nama dalamdata penerima bantuan. Mereka adalah orang-orang yang kita temui, yang kita dengarkan ceritanya, dan yang harus menjalani langsung akibat dari setiapkeputusan yang dibuat di atas sana.
Karena itu, berbicara tentang Indonesia menurutku tidakcukup hanya dengan membicarakan seberapa banyakprogram yang telah dibuat. Kita juga perlu menjajakiapakah program tersebut benar-benar sampai kepadaorang yang membutuhkan, apakah masyarakat dapatmerasakan manfaatnya, dan apakah negara maumendengar ketika sesuatu di lapangan ternyata tidakberjalan sebagaimana mestinya.
Belum lagi persoalan hukum dan kepercayaanmasyarakat terhadap institusi negara. Mungkin kita tidakselalu memahami rumitnya persoalan hukum ataupolitik, tetapi masyarakat memahami sesuatu yang sangat sederhana: mereka ingin percaya bahwa negara bekerja untuk mereka.
Dan kepercayaan itu tampaknya mulai menghadapiujian. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjaPresiden Prabowo Subianto turun tajam menjadi 51,1%, dari 81,2% pada November 2025—penurunan sebesar30,1 poin persentase hanya dalam sembilan bulan. Pada periode yang sama, mereka yang merasa kurangatau tidak puas meningkat dari 16% menjadi 46,9%. SMRC menyebut penurunan tersebut berjalanbersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakatterhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakanhukum. Bahkan dalam survei yang sama, hanya 13,5% responden yang menilai kondisi politik berjalan baik, sementara 42,8% menilainya buruk atau sangat buruk; untuk penegakan hukum, 37,6% menilai kondisinyaburuk atau sangat buruk.
Taksiran tersebut tentu tidak berarti seluruh masyarakattelah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah ataunegara. Namun, penurunan yang begitu merosotseharusnya menjadi alarm bahwa kepercayaan publikbukan sesuatu yang bisa dianggap akan selalu ada. Negara mungkin masih memiliki institusi, aturan, dan kekuasaan, tetapi semuanya menjadi rapuh ketikamasyarakat mulai mempertanyakan apakah keputusandibuat untuk kepentingan mereka, apakah hukumbenar-benar berlaku sama bagi semua orang, dan apakah suara mereka masih dianggap penting.
Sebab pada akhirnya, negara tidak hanyamembutuhkan rakyat yang patuh; negara juga membutuhkan rakyat yang percaya. Dan ketikakepercayaan itu mulai retak, yang dipertaruhkan bukanhanya citra seorang presiden atau sebuah lembaga, melainkan hubungan yang jauh lebih besar antarawarga negara dan rumah yang mereka sebut Indonesia.
Selain daripada itu, kita tidak bisa melewatkan babtentang mengapa banyak anak muda mulaimempertanyakan masa depannya. Sehematpemikiranku, ada alasan mengapa semakin banyakpara pemuda Indonesia mulai bertanya apakah masa depan mereka benar-benar ada di Indonesia. Ini bukansemata soal nasionalisme. Banyak dari mereka masihmencintai negeri ini, tetapi mulai ragu apakah negeri inimampu memberi mereka ruang untuk tumbuh.
Tapi, mungkin salah jika kita buru-buru menyebut anakmuda yang ingin bekerja atau mencari kehidupan di luarnegeri sebagai generasi yang tidak nasionalis. Sebabpersoalannya mungkin bukan lagi tentang cinta kepadaIndonesia, melainkan tentang keyakinan terhadap masa depan di Indonesia. Banyak anak muda hari ini tumbuhdengan pendidikan yang lebih baik, akses informasiyang lebih luas, dan kesempatan untuk melihatbagaimana kehidupan di negara lain.
Oleh karenanya, banyak di antara mereka kemudianmulai bertanya: setelah lulus, apakah aku akanmendapatkan pekerjaan yang layak? Apapenghasilanku cukup untuk hidup mandiri? Apa aku bisamemiliki rumah? Apakah kerja kerasku akanmembawaku pada kehidupan yang lebih baik?
Pertanyaan-pertanyaan itu semakin berat ketika merekamelihat lapangan kerja yang kompetitif, biaya hidupyang terus menjadi beban, persoalan pendidikan dan ketimpangan kesempatan, serta masalah politik dan hukum yang terasa berulang. Tidak sedikit yang akhirnya memilih untuk kuliah, bekerja, ataumembangun karier di luar negeri. Bukan karena merekamembenci Indonesia, tetapi karena mereka inginmencari ruang untuk tumbuh.
Di sinilah kita seharusnya berhenti menyalahkan anakmuda dan mulai bertanya kepada diri sendiri: mengapabegitu banyak anak muda merasa bahwa masa depanyang mereka inginkan mungkin lebih mudah ditemukandi tempat lain?
Mungkin, saat menulis bagian ini, aku teringat pada perkataan Najwa Shihab: “Indonesia tak tersusun daribatas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda.” Kalimat itu terasa semakin relevan ketika kita melihatsemakin banyak anak muda memilih pergi dan mencarimasa depan di tempat lain. Sebab ketika mereka pergi, yang hilang bukan sekadar tenaga kerja, bukan pula hanya talenta yang berpindah tempat. Kita sedangkehilangan sebagian dari generasi yang seharusnyamenjadi kekuatan untuk membawa negeri ini terusbergerak maju. Dan mungkin, pertanyaan yang paling menyakitkan bukanlah “Mengapa mereka pergi?”, melainkan “Apa yang membuat mereka merasaharus pergi?”
Apakah mereka pergi karena tidak lagi percaya pada masa depan di negeri sendiri? Ataukah karena merasakesempatan untuk tumbuh dan berkarya justru lebihterbuka di tempat lain?
Lalu, di tengah semua pertanyaan itu, aku teringat pada lagu ciptaan Ibu Sud, “Tanah Airku”, yang sejak dulumengajarkan kita untuk mencintai tanah tempat kitadilahirkan. “Walaupun banyak negeri kujalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku takkulupakan, engkau kubanggakan.”
Namun hari ini, mungkin kita perlu bertanya denganjujur: apakah tanah air yang dahulu begitu kitabanggakan masih mampu membuat anak-anakmudanya merasa bahwa di sinilah mereka ingin tinggal, berkarya, dan membangun masa depan? Sebab sebuahrumah bukan hanya tempat untuk pulang, tetapi tempatdi mana seseorang merasa memiliki alasan untuk tetaptinggal.
Kadang aku berpikir, sebenarnya apa yang kurang dariIndonesia? Alamnya ada. Manusianya ada. Anak mudanya banyak yang pintar. Orang-orang kreatif juga tidak sedikit. Kita punya sejarah perjuangan yang panjang. Kita bahkan punya semboyan yang sejak dulumengajarkan kita untuk hidup bersama dalamperbedaan.
Bahkan kita punya pejabat pemerintahan yang sangat gendut, dengan keseluruhan pejabat di Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo Subiantodan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berjumlah 117 orang. Tapi, mengapa dengan semua itukita masih sering merasa seperti negara bak kehilanganarah? Jangan-jangan persoalannya bukan karena kitatidak punya sumber daya, tetapi karena kita belumbenar-benar mampu mengelolanya dengan baik dan adil untuk kepentingan bersama.
Mungkin karena itu pula persoalannya bukan sekadarapakah negara punya cukup sumber daya untukmenangani berbagai persoalan. Indonesia jelas memilikisumber daya, dan yang menjadi pertanyaan adalahbagaimana sumber daya tersebut diterjemahkanmenjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ketika seseorang kehilangan rumah karena bencana, iatidak membutuhkan negara yang sekadar terlihat kuat di atas kertas. Ia membutuhkan negara yang mampumembuatnya kembali merasa aman. Ketika seoranganak tidak mendapatkan pendidikan yang layak, ia tidakmembutuhkan janji tentang Indonesia Emas 2045 saja. Ia membutuhkan ruang untuk belajar hari ini. Dan ketikaseorang anak muda mempertanyakan masa depannya, ia tidak selalu membutuhkan slogan tentangnasionalisme. Ia cuma membutuhkan alasan untukpercaya bahwa bekerja keras di negeri sendiri masihmemiliki masa depan.
Sebagai masyarakat biasa, dan bagian dari pemuda Indonesia, jujur saja, terkadang aku merasa tidak bisaberbuat banyak. Kita bukan pejabat. Bukan orang yang punya kekuasaan untuk menentukan kebijakan. Kita mungkin hanya bisa bekerja, membayar pajak, membantu orang di sekitar, menyampaikan pendapat, atau menulis keresahan seperti ini.
Tapi mungkin itu tidak masalah. Karena mencintaiIndonesia tidak selalu harus dilakukan dengan sesuatuyang besar dan terus berdampak. Kadang mencintainegeri ini cukup dengan tidak berhenti peduli. Tetapberani bertanya ketika ada yang salah. Tetap beranimengkritik ketika ada yang tidak adil. Dan tetap maumelakukan sesuatu yang baik meskipun kecil.
Serta tetap berani untuk terus bermimpi bahwaIndonesia pasti akan kembali menjadi Macan Asia, seperti yang dulu ditakuti para negara Asia, bahkan kitajuga pernah membuat semua bangsa fokusmendengarkan paparan para perwakilan Indonesia di Forum PBB.
Bangsa ini sudah berusia 81 tahun. Usia yang seharusnya membuat kita semakin dewasa, bukanjustru semakin kehilangan arah. Aku tidak ingin melihatIndonesia menjadi negara yang hanya kaya di ataskertas, tetapi rakyatnya merasa miskin harapan.
Aku ingin melihat kekayaan alam kita benar-benarmenjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Aku inginpendidikan menjadi tempat lahirnya masa depan, bukansekadar urusan angka dan anggaran. Aku ingin hukummembuat masyarakat merasa aman, bukan membuatmereka semakin bertanya-tanya. Dan yang paling penting, aku ingin Bhinneka Tunggal Ika bukan hanyamenjadi tulisan di bawah lambang Garuda, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian kita.
Aku juga ingin ketika bencana datang, negara tidakhanya hadir ketika perhatian publik sedang tertujukepada korban. Aku ingin negara tetap hadir ketikakamera sudah pergi, ketika pemberitaan mulai berganti, ketika bantuan darurat telah selesai, dan ketikamasyarakat mulai menjalani pekerjaan yang jauh lebihpanjang: membangun ulang kehidupan mereka.
Sebab mungkin di situlah arti sebuah rumah diuji. Bukanketika semuanya baik-baik saja, tetapi ketika salah satupenghuninya kehilangan tempat untuk pulang.
Terakhir, mungkin aku tidak bisa mengubah banyak hal. Mungkin kita juga tidak bisa mengubah semuanya. Tapisetidaknya, di usia 81 tahun ini, jangan sampai kitakehilangan satu hal yang paling penting: harapan bahwaIndonesia masih bisa menjadi negara yang kitabanggakan, bukan hanya karena tempat kita dilahirkan, tetapi karena cara negara ini memperlakukan rakyatnya.
