MERAUKE, ARAHWARTA.ID – Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Merauke, Sukito, menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai kebangsaan di Papua tidak dapat dibangun hanya melalui pendekatan formal dan administratif, tetapi harus berakar pada kearifan lokal, budaya, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sukito saat membuka Forum Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Penguatan Jaringan dalam Perlindungan Warga Sipil* yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).
Menurut Sukito, Papua Selatan memiliki modal sosial yang sangat kuat berupa nilai-nilai adat, semangat gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap para tetua adat, serta budaya saling menjaga kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat persatuan bangsa sekaligus menciptakan ruang kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan inklusif.
“Nilai kebangsaan bukan sekadar hafalan terhadap Pancasila ataupun simbol-simbol negara. Nilai kebangsaan adalah bagaimana nilai-nilai itu hidup dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Di Merauke, nilai tersebut telah lama tumbuh melalui budaya saling menghormati, persaudaraan antarsuku, dan penghargaan terhadap hukum adat. Inilah modal sosial yang harus terus dirawat,” ujar Sukito.
Ia mengapresiasi forum yang diselenggarakan MPSI sebagai momentum memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki Merauke. Menurutnya, berbagai suku asli Papua hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sehingga menjadikan Merauke sebagai miniatur kebhinekaan yang harus terus dipelihara.
“Keberagaman merupakan kekuatan yang harus terus dipupuk sebagai anugerah kemajemukan bangsa,” katanya.
Sukito mengatakan, keberhasilan menjaga harmoni sosial di Merauke tidak terlepas dari peran aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil yang terus membangun komunikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan secara dialogis.
Menurutnya, perlindungan warga sipil bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.
“Ketika jejaring aktor lokal bekerja secara kolaboratif, maka potensi konflik dapat dicegah sejak dini melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan budaya yang lebih diterima masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Sukito menekankan pentingnya riset advokasi sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih akurat, partisipatif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Papua. Ia menilai program pembangunan maupun upaya perlindungan warga sipil harus disusun berdasarkan data lapangan, aspirasi masyarakat adat, serta karakteristik budaya lokal agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Advokasi yang kuat harus didukung riset yang berkualitas. Tanpa data yang valid, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, riset menjadi instrumen penting untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan jejaring antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat merupakan strategi penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi konflik sosial maupun ancaman terhadap warga sipil.
Menutup sambutannya, Sukito berharap forum yang digagas MPSI dapat melahirkan berbagai gagasan, hasil riset, dan rekomendasi advokasi yang memberikan kontribusi nyata bagi perlindungan warga sipil di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan.
“Saya berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan dalam penguatan riset dan advokasi. Mari manfaatkan workshop ini sebagai ruang belajar bersama untuk memperkuat jejaring aktor lokal, membangun rasa saling percaya, serta menjadikan kearifan lokal sebagai kompas dalam menjaga persatuan nasional,” pungkasnya.
