MERAUKE, ARAHWARTA.ID – Tokoh pendidikan Papua Selatan, Paskalis Tethol, mendorong agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua lebih diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya pendidikan dan penguatan ekonomi berbasis kampung. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dari kualitas generasi muda Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Paskalis dalam Forum Riset Advokasi dan Penguatan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia di Careinn Hotel, Merauke, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat kampung, salah satunya rendahnya perhatian sebagian anak usia sekolah terhadap pendidikan. Ia menilai, sebagian anak muda justru lebih mudah terpengaruh minuman keras dan perilaku negatif dibandingkan melanjutkan pendidikan secara konsisten.
“Salah satu persoalan yang masih terlihat di lapangan adalah masih adanya anak usia sekolah yang belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas,” ujar Paskalis.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kenakalan remaja. Menurutnya, situasi itu mencerminkan perlunya penguatan perlindungan sosial, pendidikan karakter, pendampingan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi di tingkat kampung.
“Kalau anak-anak kehilangan arah hidupnya, maka kampung juga kehilangan masa depannya. Karena itu, pendidikan harus hadir lebih dekat dengan kehidupan mereka,” katanya.
Paskalis menilai forum riset dan advokasi seperti yang digelar MPSI penting untuk memetakan persoalan warga sipil secara lebih komprehensif. Melalui riset berbasis data lapangan, persoalan anak putus sekolah, penyalahgunaan minuman keras, lemahnya ekonomi keluarga, hingga terbatasnya akses pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya perlindungan warga sipil.
Ia juga mendorong agar dana Otsus lebih difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan ekonomi kampung agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tidak semua anak Papua akan sampai ke perguruan tinggi. Tetapi mereka tetap harus punya keterampilan, punya pegangan hidup, dan bisa menjadi penggerak pembangunan di kampungnya sendiri,” ujarnya.
Kampung Entrepreneur
Dalam kesempatan tersebut, Paskalis menawarkan konsep pembangunan kampung berciri entrepreneur yang mengintegrasikan pendidikan, inovasi, dan ekonomi lokal. Menurutnya, anak-anak dan pemuda Papua perlu dibekali keterampilan yang sesuai dengan potensi daerah, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan hasil alam, perdagangan kecil, hingga pemanfaatan teknologi sederhana.
Dengan pendekatan tersebut, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai sarana membangun kemandirian masyarakat.
“Anak-anak Papua dapat belajar dari lingkungan hidupnya sendiri, sekaligus memiliki kemampuan mengelola potensi lokal menjadi sumber ekonomi keluarga dan kampung,” jelasnya.
Paskalis juga menilai kurikulum pendidikan di Papua perlu lebih kontekstual dengan kondisi sosial, budaya, geografis, dan ekonomi masyarakat setempat.
“Pendidikan jangan terlalu jauh dari tanah, laut, hutan, kebun, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Justru dari situlah anak-anak bisa belajar tentang masa depan,” katanya.
Perkuat PKBM dan Aktor Lokal
Selain memperkuat pendidikan formal, Paskalis merekomendasikan agar pemerintah memperbanyak keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), khususnya di wilayah yang masih menghadapi tingginya angka anak putus sekolah.
Menurutnya, PKBM dapat menjadi jalur pendidikan alternatif melalui program pendidikan dasar, literasi, pelatihan vokasional, serta keterampilan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kampung.
“Melalui PKBM, anak-anak yang putus sekolah tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan sehingga tidak kehilangan masa depan,” tegasnya.
Ia berharap forum yang digelar MPSI tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang kolaborasi antara tokoh lokal, pendidik, pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Menurut Paskalis, aktor lokal memiliki peran strategis karena paling memahami kondisi masyarakat, bahasa, serta dinamika kehidupan di kampung.
“Perlindungan warga sipil harus dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kalau anak-anak tetap belajar, keluarga kuat, dan ekonomi kampung hidup, maka masyarakat juga lebih terlindungi,” pungkasnya.
