AMBON, ARAHWARTA.ID – Ketua Presidium Pemuda Maluku (Presdam), Muhammad Rain Kaliky, angkat bicara terkait pemberitaan yang terus mengaitkan nama Frengky Matayane dengan sejumlah persoalan proyek di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Kaliky meminta publik dan pihak-pihak yang menyampaikan kritik agar tidak terburu-buru membangun opini seolah-olah seluruh persoalan pekerjaan di BWS Maluku merupakan tanggung jawab pribadi Frengky Matayane.
Menurutnya, setiap proyek pemerintah memiliki struktur kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban masing-masing, mulai dari pejabat pembuat komitmen (PPK), pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, hingga proses pemeriksaan.
“Jangan setiap ada persoalan proyek di BWS Maluku kemudian nama Frengky Matayane yang selalu dimunculkan dan ditempatkan seolah-olah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Ini harus dilihat secara objektif. Ada struktur kewenangan dan ada pihak-pihak lain yang memiliki tanggung jawab sesuai tugas masing-masing,” tegas Kaliky.
Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan di lingkungan BWS Maluku telah mengalami pergantian dari pejabat lama kepada pejabat baru. Karena itu, setiap persoalan proyek perlu dilihat berdasarkan waktu perencanaan, proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga siapa yang memiliki kewenangan ketika persoalan tersebut terjadi.
Kaliky menilai, narasi pemberitaan juga harus disusun secara hati-hati agar tidak terjadi generalisasi yang dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Kalau ada proyek yang bermasalah, silakan diperiksa. Kalau ada dugaan penyimpangan, silakan dibuktikan. Tetapi jangan seluruh persoalan diarahkan kepada satu orang tanpa melihat kapan proyek itu direncanakan, kapan dikontrakkan, siapa PPK-nya, siapa pelaksananya, siapa konsultan pengawasnya, siapa yang melakukan pemeriksaan, dan siapa yang memiliki kewenangan pada saat persoalan itu terjadi,” ujarnya.
Minta Frengky Tidak Dijadikan Kambing Hitam
Kaliky secara khusus menyayangkan pemberitaan yang menurutnya berulang kali menempatkan Frengky Matayane sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan proyek BWS Maluku.
Ia menegaskan, nama seseorang tidak seharusnya terus dikaitkan dengan persoalan tertentu hanya karena pernah atau sedang berada dalam struktur organisasi.
“Frengky Matayane jangan dijadikan kambing hitam. Tidak semua proyek BWS dikendalikan secara utuh oleh beliau. Ada mekanisme, ada kewenangan berjenjang, ada dokumen kontrak, ada pengawasan, dan ada proses administrasi pemerintahan yang harus dilihat secara keseluruhan,” kata Kaliky.
Terkait pembangunan Pengendali Banjir Desa Tala maupun sejumlah proyek irigasi yang kini menjadi sorotan, Kaliky meminta seluruh pihak yang memiliki data atau menemukan dugaan penyimpangan untuk menyampaikannya melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Menurutnya, persoalan proyek pemerintah harus dibuktikan melalui dokumen dan fakta, bukan sekadar asumsi atau opini.
Kaliky kembali menegaskan bahwa pemberitaan yang mengaitkan Frengky Matayane dengan proyek-proyek BWS tanpa memperhatikan kewenangan dan periode jabatan berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak objektif.
“Jangan membentuk opini seolah-olah Frengky Matayane adalah orang yang mengendalikan seluruh proyek BWS. Itu tidak benar. Jika tidak ada hubungan kewenangan dan tidak ada bukti keterlibatan, jangan dipaksakan untuk dikait-kaitkan. Publik harus mendapatkan informasi yang benar, bukan opini yang dibangun untuk menyudutkan seseorang,” pungkasnya.
