NABIRE, ARAHWARTA.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, meninjau langsung progres pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire, Rabu (3/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley. Rombongan meninjau sejumlah fasilitas yang tengah dibangun sebagai pusat administrasi pemerintahan Provinsi Papua Tengah.
Dalam kesempatan itu, Ribka Haluk mengapresiasi progres pembangunan yang dinilai berjalan sesuai target. Menurutnya, pembangunan pusat pemerintahan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Papua Tengah.
“Pusat pemerintahan yang representatif akan menjadi fondasi penting dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa pembangunan sejumlah gedung utama, di antaranya Kantor Gubernur, Gedung DPRD, dan Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Pemerintah pusat berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga fasilitas tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pemerintahan di provinsi yang dibentuk pada tahun 2022 itu.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua Tengah, proyek pembangunan pusat pemerintahan tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp355 miliar. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 20 persen dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Keberadaan kompleks perkantoran tersebut diharapkan menjadi simbol kemajuan Papua Tengah sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peninjauan yang dilakukan Wamendagri dan Wamen PU juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memastikan pembangunan infrastruktur strategis di Papua Tengah berjalan sesuai rencana. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan serta menghadirkan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat.
