arahwarta.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memberikan tanggapan atas berbagai usulan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dalam Rapat Paripurna ke-20 terkait pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-21, yang membahas tanggapan Pemerintah Kabupaten terhadap fraksi-fraksi yang ada.
Rapat yang berlangsung pada Senin (18/11/2024) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Junaidi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Polres Kukar, Dandim 0906/Kukar, serta seluruh anggota DPRD Kukar.
Sunggono menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Fraksi NasDem, terutama terkait dengan pentingnya fokus pada prioritas pembangunan untuk mencapai target RPJMD 2021-2025.
Sunggono menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar sepakat bahwa prioritas sasaran dan program pembangunan dalam RAPBD 2025 perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2025.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga konsistensi dalam perencanaan pembangunan agar setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Kami sepakat bahwa implementasi program pembangunan harus selaras dengan kebijakan pusat agar hasilnya lebih terukur dan berkelanjutan,” ujar Sunggono.
Sunggono menekankan pentingnya sinergitas antara rencana pembangunan daerah dan kebijakan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kukar terus mendorong integrasi program-program prioritas dengan kebijakan pusat untuk menghasilkan pembangunan yang terukur dan mendukung transformasi sosial ekonomi. Mengingat tahun 2025 adalah tahun terakhir dalam periode RPJMD, ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Sunggono juga menanggapi usulan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dengan pengalokasian anggaran pada fungsi kesehatan sebesar 1,58 triliun rupiah atau 16% dari total belanja daerah.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga berupaya untuk memenuhi biaya operasional fasilitas kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan memperkuat ketersediaan SDM melalui pengangkatan formasi PPPK Tenaga Kesehatan.
Sunggono juga menyoroti bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama bagi Pemerintah Daerah. Berbagai program telah disusun untuk mencapainya, baik dalam hal peningkatan layanan dasar maupun pendampingan sosial ekonomi.
Selain itu, Sunggono menyambut baik pandangan dari Fraksi NasDem terkait pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah.
Pemerintah Kabupaten telah mengidentifikasi beberapa sektor potensial yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti sektor pariwisata, pengelolaan aset daerah, dan kemitraan strategis dengan pihak swasta. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD dalam struktur APBD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
“Kami akan terus menggali potensi-potensi baru untuk meningkatkan PAD, guna mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan,” tutup Sunggono.
Dengan komitmen dan langkah-langkah strategis yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (Adv/Fr)
