SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong realisasi penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite menjadi 510.000 kiloliter (KL). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai terdapat kesenjangan antara kuota yang disetujui pemerintah pusat dan kebutuhan BBM di lapangan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar masyarakat tidak terus menghadapi kesulitan saat memperoleh bahan bakar bersubsidi.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota (BBM subsidi jenis Pertalite) tahun 2026 menjadi 510.000 KL, dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi saat ditemui di sela diskusi Forum Energi 2026 di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Menurut Helmi, kepastian pasokan BBM bersubsidi menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, penambahan kuota harus disertai koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar kebijakan yang ditetapkan dapat menjawab kondisi riil di lapangan.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Forum Energi 2026 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persoalan energi dan pembangunan daerah. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian masukan sekaligus mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan daerah.
Helmi turut menyinggung arah pembangunan Samarinda menuju zero tambang. Menurutnya, penguatan sektor usaha mikro dan makro menjadi bagian penting dalam mengembangkan sumber pendapatan baru bagi daerah.
“Tapi di satu sisi memang Samarinda akan zero tambang, karena Samarinda ke depan akan lebih fokus pada usaha mikro dan makro untuk pengembangan PAD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan bahwa Kaltim memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional, baik dari minyak dan gas bumi maupun batu bara. Namun, pemerintah provinsi masih memperjuangkan agar pembagian hasil yang diterima daerah dapat lebih seimbang dengan kontribusi tersebut.
Pemprov Kaltim terus mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar memberikan perhatian terhadap peningkatan manfaat ekonomi bagi daerah, termasuk melalui keterlibatan pengusaha lokal dalam sektor pertambangan dan perminyakan.
Terkait persoalan antrean BBM, Seno menyebut pemerintah provinsi sebelumnya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Kalimantan. Koordinasi tersebut membahas upaya penyaluran BBM bersubsidi pada 2026 agar sesuai dengan kuota yang disepakati.
“Patra Niaga telah menjanjikan bahwa kuota pada tahun 2026 akan sesuai dengan kuota (yang disetujui) yakni sebesar 510.000 KL, dan diupayakan bisa mencapai itu bahkan 600.000 KL,” jelasnya.
Seno berharap persoalan kekurangan kuota BBM bersubsidi tidak kembali berulang pada masa mendatang. Kepastian alokasi dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memperkirakan kebutuhan energi secara lebih tepat dan memperjuangkan kecukupan pasokan bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun Niaga.Asia, kuota Pertalite yang disetujui untuk Kalimantan Timur pada 2026 mencapai 508.400 KL, sementara usulan kebutuhan daerah sebesar 1.034.972,72 KL. Angka tersebut menunjukkan besarnya selisih antara kebutuhan yang diajukan dan alokasi yang disetujui.
DPRD Samarinda dan Pemprov Kaltim berharap komitmen penambahan kuota dapat segera direalisasikan. Selain memperjuangkan tambahan alokasi, koordinasi lintas instansi dan pengawasan distribusi tetap diperlukan agar BBM bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
ADV/RZL
