SAMARINDA – Menyikapi keterbatasan ruang gerak anggaran daerah pasca-penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengalihkan fokus Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Parlemen memutuskan untuk meninggalkan tradisi seremonial bernilai fantastis dan menggantinya dengan deretan aksi sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Langkah ini diambil sebagai bentuk optimasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap proporsional. DPRD menegaskan bahwa esensi dari selebrasi kemerdekaan bukanlah kemewahan acara, melainkan seberapa jauh kehadiran lembaga publik dapat dirasakan oleh konstituennya.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa pengetatan efisiensi belanja daerah bukan merupakan hambatan untuk menyebarkan semangat kebangsaan. Sebaliknya, kondisi ini menjadi momentum untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong dan efisiensi anggaran di lingkungan parlemen.
“Kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat penyesuaian alokasi TKD mewajibkan kita beradaptasi secara bijak. Melalui skema sinergi lintas instansi, perayaan 17 Agustus tetap dapat dikemas secara khidmat dan meriah, tanpa perlu membebankan postur anggaran daerah,” tutur Helmi.
Guna merealisasikan agenda kemanusiaan tersebut, DPRD Samarinda menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta manajemen RSUD Inche Abdoel Moeis. Sinergi ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan posko pemeriksaan kesehatan gratis dan gelaran donor darah massal bagi warga Kota Tepian.
Melalui pendekatan ini, perayaan hari kemerdekaan diubah menjadi ruang partisipasi publik, di mana warga tidak lagi menempati posisi sebagai penonton melainkan penerima manfaat langsung.
Helmi menambahkan, kunci keberhasilan efisiensi ini terletak pada komitmen bersama antar-instansi pemerintah untuk saling menopang kebutuhan operasional acara. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di masing-masing dinas, potensi pembengkakan pos belanja baru dalam APBD dapat ditekan secara signifikan.
“Sinergi antar-lembaga adalah kunci utama. Saat semua pihak bergerak bersama, acara seremonial seperti peringatan hari besar tetap berjalan optimal tanpa memicu pengeluaran ekstra pada APBD,” tambahnya.
Seluruh rangkaian aksi sosial ini dipusatkan di Kompleks Halaman Kantor DPRD Kota Samarinda dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini menegaskan peran Gedung Rakyat sebagai fasilitas publik yang ramah, terbuka, dan berfokus pada pelayanan warga.
Terobosan perayaan berbasis kerakyatan ini diharapkan menjadi tolok ukur baru bagi tata kelola kegiatan pemerintah daerah yang responsif, hemat anggaran, serta mengedepankan asas kebermanfaatan nyata bagi publik.
ADV/RZL
