SAMARINDA — Ancaman kemarau panjang mulai menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Penurunan debit Sungai Mahakam di wilayah hulu dinilai perlu menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan terganggunya ketersediaan air bersih.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, meminta pemerintah tidak menunggu sampai dampak kekeringan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, kondisi Sungai Mahakam di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang mengalami penyusutan cukup signifikan harus menjadi bahan kewaspadaan bagi daerah di bagian hilir, termasuk Samarinda.
Jasno mengaku melihat langsung kondisi sungai di wilayah hulu tersebut. Dari pengamatannya, debit air mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan kondisi normal.
“Di Samarinda mungkin dampaknya belum begitu terasa, tetapi ketika saya ke Kutai Barat dan Mahakam Ulu, kondisi Sungai Mahakam sudah sangat surut, bahkan debit airnya berkurang hampir separuh,” ujar Jasno.
Menurutnya, berkurangnya debit air tawar tidak hanya berpotensi memengaruhi ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan risiko masuknya air laut ke aliran Sungai Mahakam. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kualitas air baku yang menjadi salah satu sumber penting dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat Samarinda.
Jika intrusi air asin terjadi lebih jauh ke wilayah sungai, kualitas air baku dapat ikut terdampak. Kondisi itu pada akhirnya berpotensi memberikan tekanan terhadap proses pengolahan maupun distribusi air bersih kepada masyarakat.
Karena itu, Jasno menilai mitigasi perlu dilakukan sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi gangguan pelayanan. Pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan penurunan kualitas maupun ketersediaan air baku.
“Masyarakat harus melakukan langkah antisipasi sejak dini, agar ketika air asin masuk ke wilayah Samarinda, masyarakat sudah memiliki persiapan,” tegasnya.
Selain kesiapan pemerintah, masyarakat juga diminta mulai mempersiapkan cadangan air di tingkat rumah tangga. Penggunaan tandon, drum, maupun wadah penampungan air dapat menjadi langkah sederhana untuk menghadapi kemungkinan gangguan distribusi.
Jasno menilai kesiapan masyarakat penting karena kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda. Persiapan sejak awal akan memberikan waktu bagi warga untuk menyesuaikan diri apabila terjadi gangguan pasokan.
Di sisi lain, DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota memperkuat sosialisasi mengenai ancaman kemarau panjang. Informasi mengenai potensi penurunan debit sungai, kemungkinan intrusi air asin, serta langkah yang dapat dilakukan masyarakat perlu disampaikan secara luas.
“Pemerintah Kota Samarinda juga perlu turun langsung memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Warga harus mengetahui sejak awal bahwa kemarau panjang bukan hanya berdampak terhadap ketersediaan air, tetapi juga membawa sejumlah risiko lain yang perlu diantisipasi,” pungkasnya.
Dorongan tersebut sejalan dengan langkah kesiapsiagaan Pemkot Samarinda yang juga mulai memperkuat antisipasi terhadap potensi El Niño ekstrem. Pemerintah kota telah menempatkan jaminan pasokan air bersih sebagai salah satu fokus penanganan bersama pencegahan karhutla, pengendalian inflasi, serta kesiapsiagaan menghadapi dampak pascakelamaan.
Bagi DPRD Samarinda, kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar potensi kemarau tidak berkembang menjadi persoalan pelayanan publik. Koordinasi pemerintah, kesiapan penyedia layanan air bersih, serta kesadaran masyarakat perlu berjalan bersamaan.
Dengan langkah antisipasi yang dilakukan lebih awal, DPRD berharap Samarinda memiliki kesiapan menghadapi perubahan kondisi Sungai Mahakam dan mampu menjaga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama periode kemarau.
ADV/RZL
