SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah daerah memperkuat pendataan penyandang disabilitas hingga tingkat lingkungan. Langkah tersebut dinilai penting agar warga yang membutuhkan dukungan pemerintah tidak terlewat dari program bantuan sosial maupun perlindungan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Passie, mengatakan akurasi data menjadi salah satu kunci dalam menentukan penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu identitas dan status kependudukan calon penerima. Data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus sesuai dengan kondisi tempat tinggal sebenarnya.
“Administrasi kependudukan harus beres dulu. Kita harus memastikan warga tersebut benar-benar berdomisili di Samarinda,” kata Novan, Selasa (6/10/2026).
Novan menegaskan, pembenahan administrasi tersebut bukan bertujuan mempersulit penyandang disabilitas memperoleh bantuan. Sebaliknya, verifikasi diperlukan agar bantuan pemerintah memiliki dasar penerima yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, Novan mendorong pendataan dilakukan secara berjenjang mulai dari lingkungan Rukun Tetangga (RT). Menurutnya, pengurus RT merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peluang lebih besar mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
Data dari tingkat RT selanjutnya dapat diteruskan kepada kelurahan untuk direkapitulasi. Setelah itu, Dinas Sosial Kota Samarinda melakukan verifikasi sebelum menentukan warga yang memenuhi persyaratan sebagai penerima manfaat.
“Pendataan harus dimulai dari RT, kemudian kelurahan, dan selanjutnya diverifikasi Dinsos. Dari situ baru ditentukan siapa yang memenuhi syarat menerima bantuan,” jelasnya.
Novan juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah kepada penyandang disabilitas tidak hanya berbentuk bantuan sosial. Warga yang memenuhi kriteria juga dapat diusulkan memperoleh perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Melalui skema tersebut, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dapat ditanggung pemerintah daerah bagi warga yang masuk dalam kriteria. Dengan demikian, penyandang disabilitas yang membutuhkan dapat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terbebani iuran bulanan.
“Bantuan tidak hanya berupa uang. Warga disabilitas yang datanya valid juga bisa diusulkan mendapat BPJS melalui skema PBI,” ujarnya.
Karena itu, Novan meminta RT dan kelurahan tidak hanya menjalankan fungsi administrasi serta pelayanan masyarakat. Kondisi sosial warga, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu, juga perlu menjadi perhatian.
“RT dan kelurahan harus lebih peka terhadap kondisi warganya. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan tetapi tidak terdata,” katanya.
Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian adalah kesesuaian alamat administrasi dengan tempat tinggal sebenarnya. Warga yang masih tercatat sebagai penduduk Samarinda tetapi telah berpindah ke daerah lain perlu diverifikasi agar data penerima bantuan tidak keliru.
Novan mengatakan, warga yang memang berdomisili di Samarinda tentu akan dibantu sepanjang memenuhi persyaratan. Namun, apabila terdapat perbedaan antara alamat dalam dokumen kependudukan dan tempat tinggal sebenarnya, proses verifikasi tetap harus dilakukan.
“Kalau memang tinggal di Samarinda, tentu akan kami bantu. Tetapi kalau alamat dokumen berbeda dengan tempat tinggal sebenarnya, harus diverifikasi dulu,” pungkas Novan.
DPRD Samarinda berharap pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan RT, kelurahan, Dinas Sosial, serta masyarakat. Dengan pendataan yang lebih akurat dan proses verifikasi yang jelas, bantuan sosial maupun program perlindungan kesehatan diharapkan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
ADV/RZL
