arahwarta.id – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kukar untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam Rapat Paripurna ke-19 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar pada Senin (18/11/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Junaidi, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Polres Kukar, Dandim 0906/Kkr, serta perwakilan kepala OPD Pemkab Kukar.
Bambang Arwanto menekankan bahwa penyusunan RAPBD ini lebih dari sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan dilakukan secara terintegrasi dan konsisten untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Bambang Arwanto mengungkapkan bahwa total proyeksi Pendapatan Daerah untuk 2025 diperkirakan mencapai 7,31 triliun rupiah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,09 triliun rupiah dan transfer sebesar 6,21 triliun rupiah. PAD itu sendiri berasal dari beberapa sumber, termasuk pajak daerah yang diperkirakan mencapai 274,77 miliar rupiah, retribusi daerah sebesar 4,83 miliar rupiah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang diperkirakan mencapai 44,14 miliar rupiah.
Sementara untuk belanja daerah, Bambang Arwanto menyebutkan bahwa pengeluaran untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar 7,58 triliun rupiah, dengan belanja operasi menjadi pos terbesar. Di dalamnya, belanja pegawai diperkirakan mencapai 2,45 triliun rupiah, diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 2,64 triliun rupiah. Selain itu, anggaran untuk belanja modal yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur dan aset daerah lainnya diperkirakan mencapai 1,61 triliun rupiah.
“Tidak hanya itu, Belanja Tidak Terduga diperkirakan sebesar 50 miliar rupiah, dan Belanja Transfer ke instansi pemerintah tercatat sebesar 768 miliar rupiah,” tambahnya.
Meskipun RAPBD 2025 diperkirakan mengalami defisit, Bambang Arwanto menegaskan bahwa defisit tersebut dapat ditutupi melalui berbagai sumber pembiayaan daerah, seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dari tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan mencapai 267,44 miliar rupiah.
Bambang Arwanto juga mengungkapkan beberapa prioritas utama dalam pembangunan daerah di RAPBD 2025. Di antaranya adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai sektor potensial, serta peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat.
“Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru,” pungkasnya. (Adv/Fr)
