arahwarta.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, memberikan tanggapan terhadap berbagai usulan yang disampaikan oleh Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kukar yang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kukar pada Senin (18/11/2024), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar, Junaidi, serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Polres Kukar, Dandim 0906/Kkr, dan anggota DPRD Kukar.
Sunggono menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Golkar atas saran dan masukan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari tantangan yang dihadapi dalam penyusunan RAPBD, khususnya terkait dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik, serta persiapan Pilkada. Sunggono menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial sebagai dasar keberhasilan pelaksanaan APBD.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial sebagai dasar keberhasilan pelaksanaan APBD,” ujar Sunggono.
Terkait dengan usulan Fraksi Golkar mengenai ketergantungan pada dana perimbangan, Sunggono menyatakan bahwa pemerintah daerah sepakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menciptakan kemandirian finansial bagi Kukar. Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga batubara dan kebijakan Pemerintah Pusat terkait perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba berkontribusi pada besar realisasi DBH dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi terkait perubahan alokasi Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD), yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran yang cukup tinggi.
Sunggono memastikan bahwa anggaran belanja daerah akan diarahkan pada program prioritas yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), antara lain infrastruktur dasar, perbaikan jalan antar wilayah, penanganan banjir, dan pembangunan jembatan untuk meningkatkan konektivitas. Sebagai bukti komitmen terhadap pengembangan infrastruktur, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar 3,36 triliun rupiah atau 49,44% dari total belanja daerah di luar belanja transfer.
Sunggono juga menanggapi usulan mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam bidang pendidikan. Pemerintah daerah akan fokus pada kualitas gedung sekolah, fasilitas belajar mengajar, serta peningkatan kompetensi guru, dengan perhatian khusus pada kesejahteraan Guru Bantu Daerah. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung peran strategis guru bantu dalam membangun kualitas pendidikan yang berkelanjutan,” ujar Sunggono.
Di sektor kesehatan, Sunggono menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan pelayanan kesehatan, seperti untuk penanganan tuberkulosis sebesar 1 miliar rupiah, HIV (ODHIV) sebesar 1,2 miliar rupiah, serta peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang dialokasikan sebesar 6,7 miliar rupiah.
“Pemerintah Daerah sangat menghargai pandangan Fraksi Partai Golkar dan menjadikan pandangan ini sebagai salah satu bahan masukan untuk menyempurnakan rancangan APBD 2025,” tutup Sunggono.
Dengan tanggapan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menyempurnakan rencana anggaran dan memastikan bahwa program-program prioritas dapat dijalankan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. (Adv/Fr)
