Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie Kalimantan Timur.
SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera mempercepat realisasi program kerja pada semester kedua tahun anggaran 2026. Dorongan ini disampaikan menyusul evaluasi yang menunjukkan serapan anggaran baru mencapai sekitar 21 persen hingga akhir Juni, angka yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun.
DPRD menilai, sektor pendidikan merupakan layanan dasar yang tidak boleh mengalami perlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Setiap keterlambatan realisasi anggaran berpotensi memengaruhi kualitas layanan, mulai dari pembangunan infrastruktur sekolah hingga peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan secara umum pelaksanaan program Disdikbud masih berada dalam koridor perencanaan. Namun, ia mengingatkan perlunya langkah percepatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Menurutnya, pola penyerapan anggaran yang terlalu bertumpu pada akhir tahun perlu dihindari karena dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Perencanaan waktu yang lebih disiplin dinilai menjadi kunci agar setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Secara prinsip masih sesuai tahapan, tetapi kami mendorong agar pelaksanaan kegiatan bisa lebih dipercepat. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun karena berpengaruh terhadap kualitas hasil,” ujarnya.
Selain mengevaluasi serapan anggaran, DPRD juga menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menjadi salah satu agenda penting di sektor pendidikan. Komisi IV menilai masih terdapat tantangan dalam pemerataan daya tampung sekolah negeri, khususnya pada jenjang SMP di beberapa wilayah Kota Samarinda.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas sekolah lanjutan yang tersedia. Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang untuk mengatasi persoalan tersebut secara lebih sistematis.
Upaya yang didorong antara lain penambahan ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru, serta optimalisasi distribusi peserta didik agar proses penerimaan berjalan lebih merata. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada calon peserta didik yang kehilangan akses pendidikan akibat keterbatasan daya tampung.
Di sisi lain, DPRD juga menekankan pentingnya perbaikan perencanaan anggaran di lingkungan Disdikbud. Setiap program diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga dapat diukur tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Komisi IV memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara berkala, termasuk dalam mengawal pelaksanaan program dan evaluasi SPMB. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan di sektor pendidikan berjalan sesuai aturan, transparan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Melalui percepatan realisasi anggaran dan perbaikan tata kelola program, DPRD berharap kualitas layanan pendidikan di Kota Samarinda dapat terus meningkat. Sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih merata, efektif, dan berkelanjutan di Kota Tepian.
ADV/RZL
