SAMARINDA – Rencana pemerintah pusat mengonversi penggunaan LPG bersubsidi 3 kilogram ke Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih dinilai memerlukan persiapan yang komprehensif. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menegaskan kebijakan tersebut tidak cukup hanya berorientasi pada efisiensi energi, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat sebagai pengguna.
Joha menilai perubahan sistem energi rumah tangga merupakan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh aspek pendukung telah tersedia sebelum program diterapkan secara luas.
Menurutnya, persoalan distribusi LPG bersubsidi yang hingga kini masih kerap menjadi keluhan warga seharusnya menjadi perhatian utama. Ia berpendapat, memperbaiki tata kelola distribusi akan lebih berdampak dibanding memperkenalkan skema baru ketika persoalan lama belum sepenuhnya terselesaikan.
“Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada kebijakan baru, sementara persoalan memperoleh LPG bersubsidi masih sering terjadi. Yang dibutuhkan warga saat ini adalah kepastian pasokan,” katanya.
Ia menjelaskan, konversi menuju CNG tidak hanya berkaitan dengan pergantian sumber energi. Program tersebut juga membutuhkan infrastruktur penunjang, mulai dari jaringan distribusi, ketersediaan tabung, hingga peralatan rumah tangga yang sesuai. Seluruh kebutuhan itu, menurut Joha, harus dipastikan tersedia secara merata.
Apabila fasilitas pendukung belum siap, ia khawatir masyarakat justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyesuaikan peralatan yang digunakan di rumah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi tujuan awal kebijakan yang ingin meningkatkan efisiensi.
Selain aspek ekonomi, Joha juga menyoroti pentingnya faktor keselamatan. Penggunaan teknologi baru, kata dia, harus dibarengi dengan standar keamanan yang jelas serta pengawasan yang ketat agar masyarakat merasa aman dalam menggunakannya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh sebelum kebijakan diberlakukan. Edukasi yang memadai dinilai penting agar masyarakat memahami mekanisme penggunaan CNG, manfaatnya, hingga prosedur keselamatan yang harus diterapkan.
Menurut Joha, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari target yang ingin dicapai pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat menerima dan merasakan manfaatnya. Karena itu, proses transisi energi perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi di setiap daerah.
Sebagai wakil rakyat, ia menyatakan DPRD Kota Samarinda mendukung berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang realistis, berbasis kajian, serta tidak menambah beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Joha berharap pemerintah menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan perencanaan yang matang, kesiapan infrastruktur yang memadai, dan sosialisasi yang efektif, proses transisi menuju energi alternatif diyakini dapat berjalan lebih lancar tanpa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
