SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai pengendalian penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV) tidak dapat hanya bertumpu pada pelayanan kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan, edukasi, hingga pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan meningkatnya jumlah kasus HIV di Kota Tepian harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memiliki peran dalam memperkuat langkah preventif sehingga risiko penularan dapat ditekan melalui peningkatan pemahaman masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam aspek layanan medis, pemeriksaan, serta terapi bagi orang yang hidup dengan HIV. Namun, di sisi lain, edukasi mengenai kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular, dan pentingnya deteksi dini juga perlu diperluas melalui dunia pendidikan maupun kegiatan penyuluhan di tengah masyarakat.
“Penanganan HIV tidak cukup hanya melalui pengobatan. Edukasi harus diperkuat dengan melibatkan Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai pencegahan HIV maupun tuberkulosis,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, jumlah kasus HIV di Samarinda tercatat mencapai sekitar 4.000 kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar separuh penyintas telah menjalani terapi secara rutin, sementara sisanya masih memerlukan penjangkauan agar memperoleh layanan kesehatan dan pendampingan secara berkesinambungan.
Ismail menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperluas akses terhadap layanan kesehatan sekaligus memperkuat program sosialisasi kepada kelompok-kelompok yang berisiko. Menurutnya, pendekatan yang komprehensif akan lebih efektif dibandingkan hanya berfokus pada aspek pengobatan.
Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah mengkaji penyediaan fasilitas rehabilitasi atau layanan pendampingan bagi individu yang membutuhkan. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan sekaligus mendukung upaya perubahan perilaku berisiko melalui pendekatan yang lebih terarah.
Komisi IV DPRD juga menyoroti kebutuhan pembiayaan untuk terapi HIV yang bersifat jangka panjang. Karena itu, dukungan anggaran yang memadai dinilai penting agar layanan pengobatan tetap dapat diakses secara berkelanjutan oleh para penyintas.
Di sisi lain, Ismail mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan stigma maupun perlakuan diskriminatif kepada orang yang hidup dengan HIV. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendampingan, dan kesempatan menjalani kehidupan secara layak tanpa menghadapi diskriminasi.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya, DPRD Samarinda berharap upaya pencegahan HIV dapat berjalan lebih optimal. Selain menekan angka kasus baru, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini, pengobatan yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi orang yang hidup dengan HIV.
ADV/RZL
