SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta PT PLN (Persero) meningkatkan kualitas komunikasi kepada pelanggan, khususnya terkait penyampaian jadwal pemadaman listrik. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki kepastian dan dapat menyesuaikan berbagai aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan informasi mengenai pemadaman seharusnya disampaikan secara lebih luas, lengkap, dan mudah diakses. Menurutnya, keterbukaan informasi akan membantu mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat maupun pelaku usaha ketika terjadi penghentian sementara aliran listrik.
Ia menilai pemberitahuan kepada pelanggan tidak cukup hanya menginformasikan adanya pemadaman. Informasi yang disampaikan juga perlu memuat wilayah yang terdampak, jadwal pelaksanaan, serta perkiraan waktu normalisasi agar masyarakat dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan sejak awal.
“Jika pemadaman memang harus dilakukan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas. Dengan begitu, warga bisa mengatur aktivitas rumah tangga, pekerjaan, maupun operasional usaha tanpa harus menghadapi ketidakpastian,” ujarnya.
Abdul Rohim mendorong PLN memanfaatkan seluruh kanal komunikasi yang tersedia untuk memperluas jangkauan informasi. Selain media sosial, penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media massa, aplikasi digital, maupun layanan pesan singkat sehingga pemberitahuan dapat diterima masyarakat secara lebih cepat dan merata.
Menurutnya, pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat. Selain mengganggu pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, kondisi tersebut juga berdampak terhadap pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan operasional.
Ia berharap pemberitahuan mengenai pemadaman dapat diberikan lebih awal, idealnya dua hingga tiga hari sebelum pelaksanaan. Waktu tersebut dinilai cukup bagi masyarakat untuk melakukan berbagai penyesuaian, termasuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga, mengatur jadwal usaha, hingga memastikan pelayanan publik tetap dapat berjalan dengan baik.
Meski persoalan teknis kelistrikan merupakan kewenangan pemerintah pusat bersama PLN, Abdul Rohim menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan informasi merupakan langkah yang dapat segera dilakukan. Komunikasi yang baik diyakini mampu mengurangi kebingungan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama proses penanganan gangguan sistem kelistrikan berlangsung.
DPRD Kota Samarinda juga berharap koordinasi antara PLN dan pemerintah terus diperkuat agar upaya pemulihan sistem dapat berlangsung lebih cepat. Dengan pasokan listrik yang semakin stabil serta penyampaian informasi yang lebih transparan, pelayanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih optimal dan aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan tanpa gangguan yang berkepanjangan.
ADV/RZL
