SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyajikan data yang lebih komprehensif mengenai seluruh kewajiban keuangan Pemerintah Kota Samarinda. Langkah tersebut dinilai penting agar pengawasan terhadap kondisi fiskal daerah dapat dilakukan secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih tepat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan dewan membutuhkan gambaran utuh mengenai seluruh beban keuangan yang masih harus diselesaikan pemerintah daerah. Menurutnya, informasi tersebut tidak cukup hanya menampilkan total nilai utang, tetapi juga harus dilengkapi dengan rincian mengenai asal kewajiban, dasar hukum, hingga mekanisme penyelesaiannya.
“Kami ingin memperoleh data yang lengkap sehingga kondisi keuangan daerah dapat dipahami secara menyeluruh. Dengan begitu, DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan informasi yang utuh, bukan hanya melihat satu angka,” ujarnya.
Ia menilai penyampaian data secara rinci akan membantu DPRD dalam mengevaluasi kemampuan fiskal daerah, terutama untuk memastikan penyelesaian berbagai kewajiban tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik yang telah direncanakan.
Menurut Iswandi, tanggungan pemerintah daerah tidak hanya berasal dari pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga. Masih terdapat sejumlah kewajiban lain yang juga harus menjadi perhatian, seperti penyelesaian pengadaan lahan maupun komitmen pembayaran yang telah memiliki dasar hukum dan wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Karena itu, Komisi II meminta BPKAD menyusun pemetaan yang lebih detail terhadap seluruh kewajiban tersebut. Informasi yang disajikan diharapkan memuat waktu munculnya kewajiban, nilai yang harus diselesaikan, dasar hukumnya, hingga strategi pembayaran yang telah dirancang sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia mengakui ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda memiliki keterbatasan sehingga seluruh kewajiban tidak dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan. Meski demikian, menurutnya, penyusunan peta kewajiban yang akurat tetap menjadi langkah penting agar pemerintah memiliki arah yang jelas dalam menentukan prioritas pembayaran.
Selain meminta keterbukaan data, DPRD juga akan terus memantau realisasi penyelesaian kewajiban yang saat ini dilakukan secara bertahap. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan proses pembayaran berjalan sesuai prioritas, dilaksanakan secara transparan, serta tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Iswandi menambahkan bahwa evaluasi terhadap kondisi fiskal daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan pemerintah. Perencanaan anggaran yang lebih cermat dan pengendalian belanja yang disiplin diyakini dapat mengurangi risiko munculnya beban keuangan pada masa mendatang.
Melalui sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, ia berharap sistem pengelolaan keuangan Kota Samarinda semakin akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang lebih baik, setiap kewajiban daerah dapat diselesaikan secara bertahap tanpa menghambat agenda pembangunan maupun pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.
ADV/RZL
