SAMARINDA — Upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Samarinda dalam menghadapi penyusunan anggaran 2027. Pemerintah kota didorong tidak hanya mengandalkan penerimaan dari sektor pajak, tetapi mulai memperluas sumber pendapatan agar pembangunan tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian fiskal Kota Samarinda.
Target PAD hingga Rp1,3 triliun pada 2027 pun dinilai perlu disiapkan dengan langkah yang terukur. Menurut Deni, pencapaian target tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan penerimaan dari sumber yang sudah berjalan.
“Yang pertama kami menyarankan adanya intensifikasi terhadap sumber PAD yang ada di Kota Samarinda yang selama ini penopang terbesar adalah pajak,” ujarnya.
Intensifikasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor yang telah menjadi sumber PAD. Namun, pada saat yang sama pemerintah juga perlu membuka ruang bagi sektor lain yang memiliki potensi ekonomi.
DPRD melihat sektor pariwisata sebagai salah satu bidang yang masih dapat dikembangkan lebih serius. Pertumbuhan berbagai aktivitas wisata di Samarinda dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Karena itu, pemerintah kota didorong hadir lebih aktif dalam pengembangan sektor tersebut. Pengelolaan destinasi dan ekosistem ekonomi di sekitarnya diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas masyarakat, tetapi juga menciptakan sumber penerimaan baru bagi daerah.
Selain pariwisata, DPRD juga mendorong inovasi melalui pengembangan usaha yang dimiliki pemerintah daerah. Potensi badan usaha maupun aset daerah perlu dipetakan sehingga tidak hanya menjadi fasilitas pelayanan, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi secara optimal.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi fiskal daerah masih menghadapi tekanan. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat membuat daerah perlu memiliki sumber pendapatan yang lebih kuat dan beragam.
Meski demikian, DPRD mengingatkan optimalisasi PAD tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang justru membebani masyarakat. Peningkatan penerimaan harus berjalan seiring dengan kemampuan ekonomi warga, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Deni menegaskan, pemerintah perlu mencari ruang pendapatan baru tanpa menjadikan masyarakat sebagai satu-satunya objek peningkatan penerimaan.
“Di tengah efisiensi ini banyak masyarakat kita yang kondisinya kurang bagus. Kita tidak ingin. Makanya menggali lebih dalam lagi tapi tidak memberatkan masyarakat,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap strategi tersebut dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret pada 2027. Optimalisasi pajak, pengembangan sektor pariwisata, pemanfaatan aset serta inovasi usaha daerah dinilai dapat menjadi kombinasi untuk memperbesar PAD sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dengan demikian, target Rp1,3 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk membangun sistem pendapatan yang lebih mandiri, sehat, dan berkelanjutan.
ADV/RZL
