SAMARINDA – Kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan di Kota Samarinda masih cukup besar. DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah menyusun skala prioritas sekaligus mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan agar renovasi sekolah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan banyak usulan perbaikan sekolah yang diterima legislatif. Aspirasi tersebut tidak hanya berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, tetapi juga dihimpun melalui Musrenbang serta hasil peninjauan langsung ke lapangan.
Menurut Sri Puji, kondisi fasilitas pendidikan di Samarinda masih membutuhkan perhatian. Ribuan ruang belajar dari jenjang PAUD/TK, SD hingga SMP disebut memerlukan perbaikan dengan tingkat kerusakan yang beragam, mulai ringan hingga berat.
Situasi tersebut membuat DPRD menilai perbaikan sarana pendidikan perlu dilakukan secara bertahap. Dengan keterbatasan kemampuan APBD akibat kebijakan efisiensi, pemerintah harus menentukan fasilitas mana yang paling mendesak untuk segera ditangani.
“Kalau anggaran daerah terbatas, tentu harus dilihat mana yang menjadi prioritas,” kata Sri Puji.
Untuk memperluas kemampuan pembiayaan, Komisi IV mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan APBD Kota Samarinda. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat serta Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah provinsi dinilai dapat dimaksimalkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah.
Sejumlah perbaikan pada tahun anggaran 2026 disebut telah memperoleh dukungan melalui DAK fisik yang dialokasikan untuk jenjang PAUD, SD hingga SMP. Skema tersebut dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengurangi beban pembiayaan yang harus ditanggung melalui APBD.
DPRD juga memberikan perhatian terhadap sejumlah sekolah yang membutuhkan penanganan infrastruktur. Salah satunya SMP Negeri 24 Samarinda yang telah masuk dalam daftar program prioritas tahun 2026.
Sri Puji menyebut rencana penanganan SMP Negeri 24 telah memperoleh persetujuan awal. Tahap selanjutnya tinggal menunggu proses lelang sebelum pekerjaan fisik dapat dilaksanakan.
Komisi IV memastikan akan terus mengawal program perbaikan sekolah agar tidak berhenti pada tahap pengusulan. Pengawasan juga diarahkan terhadap usulan yang berada di sejumlah kawasan, termasuk Samarinda Ulu, Samarinda Utara hingga Palaran.
Menurut DPRD, kondisi ruang belajar memiliki kaitan langsung dengan kenyamanan siswa dan kualitas proses pembelajaran. Karena itu, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat perlu memperoleh perhatian lebih dahulu, tanpa mengesampingkan perbaikan ringan yang dapat dilakukan secara bertahap.
DPRD Samarinda berharap koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat. Dengan memadukan sumber pendanaan yang tersedia, kebutuhan rehabilitasi sekolah diharapkan dapat ditangani lebih cepat dan merata.
Komisi IV juga menegaskan pengawalan anggaran pendidikan akan terus dilakukan agar alokasi yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.
ADV/RZL
