SAMARINDA – Terhentinya sementara pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi masyarakat kurang mampu menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Komisi IV DPRD Samarinda menilai program tersebut merupakan bagian dari pelayanan dasar yang perlu dijaga keberlangsungannya, terutama bagi keluarga prasejahtera.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan program KB gratis sebelumnya cukup membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Namun, pelaksanaannya terganggu setelah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) mengalami pemangkasan akibat kebijakan efisiensi.
Alokasi anggaran DP2KB pada 2026 disebut hanya tersisa sekitar Rp10 miliar. Kondisi tersebut membuat sejumlah program yang selama ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat harus mengalami penyesuaian, termasuk layanan KB gratis.
Menurut Riska, program KB tidak sebatas berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi. Keberadaan DP2KB juga memiliki peran dalam pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh hingga mendukung upaya pemerintah menekan angka stunting.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong agar keterbatasan anggaran tidak membuat pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah terhenti terlalu lama.
Sebelumnya, layanan KB gratis juga memberikan kemudahan bagi warga yang tinggal di wilayah pinggiran. Pemerintah bahkan membantu biaya transportasi masyarakat yang harus mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan tersebut.
Riska mengakui DP2KB telah berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan perusahaan dan organisasi profesi. Namun, menurutnya, dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan utama secara berkelanjutan.
“Kalau terus-menerus mengandalkan CSR tentu berat, karena dukungan perusahaan juga dibutuhkan untuk berbagai sektor lainnya,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan program, Komisi IV DPRD Samarinda menyiapkan langkah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Riska menyatakan sekitar Rp1,5 miliar akan diarahkan untuk membantu program prioritas DP2KB pada tahun mendatang.
Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung kembali pelayanan KB gratis sekaligus program penanganan stunting yang terdampak keterbatasan anggaran.
DPRD menilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian meski pemerintah daerah sedang menjalankan efisiensi. Program yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan keluarga dan kualitas sumber daya manusia dinilai perlu ditempatkan dalam skala prioritas.
Komisi IV juga berharap pemerintah dapat memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak tanpa mengurangi tanggung jawab utama pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik.
Dengan adanya dukungan anggaran melalui Pokir serta upaya mencari sumber pembiayaan lainnya, DPRD Samarinda berharap layanan KB gratis dapat kembali berjalan secara optimal dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
ADV/RZL
