SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda diminta tetap menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas utama di tengah upaya mempercantik dan menata wajah kota. Pembangunan taman, trotoar, median jalan, hingga lampu hias dinilai perlu berjalan seimbang dengan penyelesaian persoalan banjir yang masih mengganggu aktivitas masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, menegaskan bahwa penataan kota memang penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman. Namun, kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya perlindungan dari banjir, tidak boleh tersisih oleh proyek yang berorientasi pada estetika.
“Kota yang indah tentu penting, tetapi jangan sampai penataan wajah kota lebih diutamakan, sementara persoalan banjir yang merendam permukiman warga terabaikan,” ujar Arie saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Jumat (9/10/2026).
Menurut Arie, banjir masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan. Berdasarkan pengawasan serta laporan masyarakat, genangan masih terjadi di sejumlah kawasan ketika hujan dengan intensitas tinggi berlangsung lebih dari satu jam.
Beberapa wilayah yang masih kerap terdampak di antaranya Sempaja, Bengkuring, Lempake, Air Hitam, dan Gunung Lingai. Pada titik tertentu, genangan bahkan dapat menutup akses jalan utama sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Arie menilai, persoalan tersebut tidak cukup ditangani dengan membangun saluran drainase secara terpisah. Sistem pengendalian air harus dirancang secara terintegrasi, mulai dari saluran lingkungan, drainase sekunder dan primer, kolam retensi, hingga sungai sebagai tempat pembuangan akhir.
“Penanganan drainase jangan dilakukan secara parsial. Semua saluran harus terhubung agar air bisa mengalir dengan baik dan tidak kembali menggenangi permukiman,” jelasnya.
Ia pun mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, khususnya bidang yang menangani sumber daya air, untuk mengevaluasi serta menyempurnakan cetak biru atau blueprint dan rencana induk (master plan) drainase kota.
Dokumen perencanaan tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menentukan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Dengan perencanaan menyeluruh, setiap saluran dapat terhubung sesuai kapasitas dan arah aliran air, sehingga pembangunan tidak hanya menyelesaikan masalah di satu titik tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap kawasan lain.
“Jangan sampai kolam retensi sudah dibangun, tetapi saluran menuju ke sana tidak terhubung. Sistemnya harus dirancang menyeluruh dari hulu hingga pembuangan akhir,” tegas Arie.
Selain persoalan drainase, ia menyoroti pentingnya pengendalian tata ruang, pengawasan bangunan di sempadan sungai, serta perlindungan lahan resapan air. Menurutnya, penanganan banjir akan sulit mencapai hasil maksimal apabila pembangunan kawasan perkotaan tidak disertai pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan tata ruang.
Arie juga mengingatkan bahwa aliran air yang masuk ke Samarinda dari wilayah sekitar, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menjadi bagian dari perencanaan penanganan banjir. Karena itu, koordinasi lintas daerah dibutuhkan agar pengendalian air dapat dilakukan dari kawasan hulu hingga hilir.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Arie meminta pemerintah lebih cermat menentukan prioritas penggunaan anggaran. Program yang berhubungan langsung dengan keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan kelancaran aktivitas warga perlu mendapat perhatian utama.
Ia mengakui bahwa penanganan banjir di Samarinda menunjukkan perkembangan di sejumlah lokasi. Durasi genangan yang sebelumnya dapat berlangsung berhari-hari, menurut laporan yang diterimanya, di beberapa titik mulai berkurang hingga surut dalam hi…
