SAMARINDA — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda 2027 dipastikan membutuhkan penentuan skala prioritas yang lebih ketat. Pasalnya, pemerintah daerah masih harus menyelesaikan sejumlah kewajiban pembayaran yang berasal dari pekerjaan dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda dalam pembahasan anggaran bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi IV. Beban kewajiban lama dinilai turut mempersempit ruang pemerintah untuk memasukkan program-program baru pada tahun anggaran mendatang.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan kondisi keuangan tersebut membuat setiap rencana belanja harus dikaji secara cermat. Program yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat berpeluang dikurangi.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya mengarahkan anggaran untuk kegiatan baru ketika kewajiban sebelumnya masih harus dituntaskan.
“Memang bayar utang prioritas anggaran 2027. Yang masih bisa dikurangi, itu dipangkas,” kata Riska, Senin (17/8/2026).
Riska menjelaskan, kewajiban tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Artinya, sebagian anggaran tahun 2027 harus digunakan untuk menyelesaikan pembayaran atas kegiatan yang sudah berjalan, bukan semata-mata membiayai program baru.
Ia bahkan menyebut persoalan kewajiban pembayaran tersebut masih ditemukan pada seluruh OPD yang menjadi mitra Komisi IV DPRD Samarinda.
“Fokusnya bayar utang. Tidak ada dinas yang tidak bayar utang,” ujarnya.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD meminta efisiensi dilakukan secara terukur. Pemangkasan anggaran jangan sampai mengganggu program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Riska menekankan, kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi warga sebisa mungkin tetap dipertahankan. Sebaliknya, belanja yang masih memungkinkan untuk ditunda atau dikurangi dapat menjadi ruang efisiensi pemerintah.
Kondisi fiskal ini sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penyelesaian kewajiban lama dan kebutuhan pembangunan baru. Pemerintah kota dituntut mampu mengatur prioritas agar kewajiban tetap tertangani tanpa membuat pelayanan publik kehilangan dukungan anggaran.
Bagi DPRD Samarinda, pembahasan APBD 2027 bukan hanya mengenai besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling mendesak.
Dengan ruang fiskal yang terbatas, DPRD mendorong pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan anggaran.
ADV/RZL
