SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu terus diarahkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu perhatian yang menjadi sorotan adalah besarnya porsi belanja aparatur sipil negara (ASN) yang masih melampaui batas ideal sebagaimana ketentuan pemerintah pusat.
Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan komposisi belanja pegawai yang masih tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ruang fiskal yang seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat.
Menurut Helmi, pemerintah kota perlu menyusun strategi agar komposisi belanja daerah dapat lebih seimbang. Penataan anggaran harus dilakukan secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun hak-hak aparatur sipil negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, efisiensi belanja pegawai bukan berarti mengurangi kesejahteraan ASN, melainkan melakukan pengelolaan anggaran secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
DPRD juga menilai perencanaan kebutuhan pegawai harus dilakukan secara cermat agar tidak menambah beban anggaran di masa mendatang. Setiap kebijakan terkait penambahan formasi aparatur perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, Komisi dan Badan Anggaran DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat yang optimal. Penggunaan anggaran yang berkualitas diyakini menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.
DPRD Kota Samarinda berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan komposisi belanja yang semakin ideal, pemerintah akan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk merealisasikan berbagai program pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
ADV/RZL
