SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor parkir dan reklame. Kedua sektor tersebut dinilai masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila dikelola dengan sistem yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Syaputra, mengatakan optimalisasi PAD tidak harus ditempuh melalui penambahan beban pajak maupun retribusi kepada masyarakat. Menurutnya, langkah yang lebih mendesak adalah memastikan seluruh potensi penerimaan yang sudah ada dapat tercatat dengan baik dan benar-benar masuk ke kas daerah.
Samri menilai sektor perparkiran masih menyisakan potensi kebocoran apabila pengawasan terhadap sistem pemungutan belum dilakukan secara maksimal. Ia menegaskan masyarakat pada dasarnya telah memenuhi kewajibannya dengan membayar tarif parkir, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap transaksi tersebut tercatat secara akurat sebagai pendapatan daerah.
Selain parkir, Komisi I juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan reklame yang dinilai masih memerlukan pembenahan. DPRD mendorong pemerintah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh titik reklame, sekaligus memastikan setiap penyelenggara telah mengantongi izin dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan.
Menurut Samri, penataan reklame bukan hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan penerimaan daerah. Reklame yang berdiri tanpa izin dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengurangi kontribusi PAD yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Ia menambahkan, berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat kemandirian fiskal. Karena itu, seluruh sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap optimal perlu dibenahi melalui peningkatan pengawasan, digitalisasi sistem, serta penyempurnaan tata kelola.
Komisi I berharap sinergi antara pemerintah daerah, perangkat teknis, dan DPRD dapat menghasilkan sistem pengelolaan PAD yang lebih efektif. Dengan optimalisasi sektor parkir dan reklame, penerimaan daerah diharapkan meningkat tanpa membebani masyarakat, sehingga ruang fiskal pemerintah semakin kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Samarinda.
ADV/RZL
