SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti kembali munculnya genangan di sejumlah ruas jalan setelah hujan mengguyur wilayah Kota Tepian. Kondisi tersebut mendorong perlunya percepatan pembenahan sistem drainase secara bertahap dan terintegrasi agar penanganan genangan tidak dilakukan secara parsial.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan banjir membutuhkan proses dan tidak dapat diselesaikan secara instan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Sejumlah pekerjaan drainase yang saat ini dilakukan Pemerintah Kota Samarinda masih berada dalam tahap pembangunan maupun peningkatan kapasitas. Karena itu, hasil penanganan belum dapat dirasakan secara merata di seluruh kawasan yang memiliki potensi genangan.
Deni menilai, pembangunan drainase perlu melihat keterhubungan antarwilayah dan kapasitas saluran dalam mengalirkan air. Sistem yang dibangun di satu titik harus dapat terhubung dengan jaringan lainnya sehingga aliran air dapat diarahkan secara optimal menuju saluran utama hingga sungai.
Ia juga menekankan bahwa penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbaiki saluran di lokasi yang menjadi titik genangan. Perencanaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi kawasan, arah aliran air, kapasitas drainase serta keterkaitannya dengan sistem pengendalian banjir yang lebih luas.
Selain pembangunan fisik, pemeliharaan saluran juga menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi drainase. Saluran yang telah dibangun perlu dipastikan tetap mampu menampung dan mengalirkan air, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kota Samarinda.
DPRD Kota Samarinda berharap upaya pembenahan drainase terus dilanjutkan secara konsisten dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Penanganan yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi titik genangan sekaligus meningkatkan ketahanan Kota Samarinda dalam menghadapi curah hujan tinggi.
ADV/RZL
