SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) lebih diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penekanan itu disampaikan sebagai bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran perangkat daerah tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai keberadaan Diskumi memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, ia berharap alokasi anggaran ke depan dapat lebih banyak digunakan untuk mendukung pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor perindustrian dibandingkan belanja yang bersifat operasional.
Menurut Iswandi, hasil pembahasan bersama menunjukkan bahwa serapan anggaran Diskumi hingga pertengahan tahun telah mencapai sekitar 48 persen dari total pagu anggaran sekitar Rp14 miliar. Meski demikian, ia menilai proporsi belanja yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
“Anggaran yang dimiliki seharusnya mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha. Program pemberdayaan harus menjadi prioritas agar manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan program tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian target administrasi. Setiap kegiatan, mulai dari pelatihan, pembinaan, hingga pendampingan usaha, perlu dirancang berdasarkan kebutuhan yang dihadapi pelaku UMKM, koperasi, maupun sektor industri kecil di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, program pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya pelaku usaha, memperluas peluang pengembangan bisnis, sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah persaingan pasar yang semakin dinamis.
Iswandi juga mengingatkan pentingnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam merancang kebijakan anggaran. Menurutnya, penggunaan APBD harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi pelaku usaha sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Komisi II DPRD Samarinda berharap hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Diskumi menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program pada tahun-tahun mendatang. Dengan komposisi anggaran yang lebih berpihak pada kegiatan pemberdayaan, pemerintah daerah diyakini dapat memperkuat ekosistem koperasi, UMKM, dan industri lokal sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kota Samarinda.
ADV/RZL
