arahwarta.id – Pemandangan yang sering terlihat di SPBU yakni antrean yang begitu panjang. Hal tersebut dirasa perlu perhatian dan diberikan solusi untuk mengurangi antrean panjang yang kerap terjadi.
Kini isu terkait Perusahaan Daerah (Perusda) dalam mendirikan SPBU menjadi solusi yang saat ini dibutuhkan. Sebab, hal tersebut dapat mengurangi persoalan yang sering terjadi dalam kebutuhan transportasi masyarakat.
Maka dari itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jahidin, berikan pandangannya terkait solusi tersebut yang layak untuk dicoba.
Menurut Jahidin, upaya ini berpotensi mengurai simpul persoalan distribusi BBM yang selama ini membelit masyarakat di Kaltim.
Namun, dirinya menekankan bahwa keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada sinergi antar elemen pemerintahan. Bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi hingga kabupaten dan kota.
“Ini terlepas dari kebijakan siapa. Kita lihat nanti siapa Gubernur yang baru,” ucap Jahidin, sembari menekankan untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Bagi Jahidin, kebijakan semacam ini tak bisa bergerak sendirian tanpa dukungan DPRD dan mitra strategis lainnya.
Menurutnya, DPRD harus berperan aktif, menjadi bagian dari motor penggerak kebijakan yang akan dirancang dan diimplementasikan.
“Semua harus bersinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” timpalnya dengan nada tegas.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kota Samarinda, Jahidin percaya bahwa solusi yang diciptakan dengan melibatkan berbagai pihak akan lebih kokoh dan berjangka panjang.
“Itu kan satu mata rantai tidak terpisahkan untuk menentukan kebijakan pelayanan pada masyarakat,” pungkasnya, menutup wawancara. (San/Adv)
