SAMARINDA – Ketersediaan tenaga pendidik menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga mutu pendidikan di daerah. Menyadari pentingnya hal tersebut, Komisi IV DPRD Kota Samarinda terus mendorong lahirnya kebijakan yang mampu mengatasi kekurangan guru di sekolah negeri tanpa bertentangan dengan regulasi yang berlaku.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan kebutuhan tenaga pendidik di Kota Samarinda saat ini masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil pembahasan bersama pemerintah daerah, jumlah kekurangan guru diperkirakan telah mencapai lebih dari 500 orang yang tersebar di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurut Novan, kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena berpotensi memengaruhi efektivitas kegiatan belajar mengajar apabila tidak segera mendapat penanganan. Di sisi lain, jumlah guru yang memasuki masa pensiun terus bertambah setiap tahunnya, sementara mekanisme pengangkatan tenaga honorer baru tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Komisi IV DPRD mengusulkan agar Pemerintah Kota Samarinda mempertimbangkan penggunaan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema tersebut dipandang sebagai alternatif yang dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Tak hanya berorientasi pada pemenuhan jumlah tenaga pendidik, DPRD juga menilai kebijakan tersebut dapat menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan guru lepas yang selama ini masih mengabdi di sekolah negeri. Dengan adanya kepastian penghasilan yang lebih layak, para guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara lebih optimal dalam mendidik peserta didik.
Komisi IV menegaskan bahwa sektor pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Investasi pada dunia pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga memastikan sekolah memiliki tenaga pendidik yang cukup untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Melalui koordinasi bersama pemerintah kota, DPRD berharap usulan tersebut dapat segera dibahas dalam penyusunan anggaran daerah. Langkah itu diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengatasi kekurangan guru sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Kota Samarinda dalam jangka panjang.
ADV/RZL
