SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memaksimalkan pengelolaan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain penguatan tata kelola, efektivitas kerja sama pemanfaatan aset strategis seperti Pelabuhan Palaran juga menjadi perhatian dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menegaskan bahwa setiap usulan anggaran yang diajukan perangkat daerah harus disertai target kinerja yang terukur. Menurutnya, pembahasan anggaran tidak hanya berfokus pada besarnya alokasi dana, tetapi juga memastikan program yang dijalankan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi daerah.
“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus mampu memberikan hasil yang dapat diukur, baik dalam peningkatan pelayanan publik maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah,” katanya.
Viktor menjelaskan bahwa DPRD akan terus mengawal penggunaan anggaran agar tidak sekadar berorientasi pada tingkat penyerapan, melainkan juga pada capaian output, outcome, dan dampak yang dihasilkan. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas belanja pemerintah dapat dievaluasi secara lebih objektif.
Selain membahas aspek penganggaran, Komisi II turut menyoroti pemanfaatan Pelabuhan Palaran sebagai salah satu aset strategis milik Pemerintah Kota Samarinda. Menurut Viktor, keberadaan pelabuhan tersebut seharusnya mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar apabila dikelola secara optimal.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah menyampaikan perkembangan kerja sama yang telah berjalan, termasuk besaran kontribusi yang diterima daerah melalui mekanisme bagi hasil maupun dividen. Informasi tersebut dinilai penting untuk mengukur sejauh mana pengelolaan aset telah memberikan manfaat terhadap peningkatan PAD.
Ia menilai evaluasi terhadap aset produktif harus dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang masih menghambat optimalisasi pendapatan. Apabila diperlukan, pola kerja sama yang ada juga perlu disempurnakan sehingga mampu memberikan keuntungan yang lebih besar bagi daerah.
Viktor juga mendorong pengelolaan aset bernilai ekonomi dilakukan dengan pendekatan yang lebih profesional. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola aset strategis, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Kota Samarinda memastikan akan terus memonitor pengelolaan keuangan dan aset daerah agar seluruh kebijakan yang dijalankan benar-benar mendukung pembangunan. Menurut Viktor, aset pemerintah harus dipandang sebagai sumber daya yang mampu menciptakan nilai tambah bagi daerah, bukan sekadar kekayaan yang tercatat dalam administrasi.
Dengan pengelolaan yang lebih efektif serta evaluasi berkelanjutan terhadap kerja sama aset strategis seperti Pelabuhan Palaran, DPRD optimistis potensi peningkatan PAD masih dapat terus dikembangkan. Pendapatan yang semakin optimal diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
ADV/RZL
