JAKARTA – Palu hakim telah diketuk, namun gaungnya menciptakan kegelisahan di seluruh koridor manajemen perusahaan pelat merah. Ira Puspadewi, sosok yang dikenal membawa PT ASDP Indonesia Ferry mencetak laba historis, kini resmi menjadi terpidana. Vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (20/11/2025) bukan sekadar akhir dari sebuah drama hukum, melainkan alarm keras bagi iklim bisnis BUMN di Indonesia.
Kasus ini berakar dari akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) antara tahun 2019-2022, sebuah aksi korporasi yang dinilai gagal dan merugikan keuangan negara hingga Rp 1,25 triliun. Ironisnya, dalam putusan tersebut, majelis hakim mengakui satu fakta krusial: Ira Puspadewi dan jajaran direksi lainnya tidak menerima satu sen pun keuntungan pribadi dari transaksi maut itu.
Hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan “kelalaian berat” karena mengabaikan prinsip kehati-hatian, termasuk peringatan anomali dalam proses akuisisi kapal-kapal yang ternyata bermasalah. Negara rugi, pemilik PT JN diperkaya, dan direksi BUMN yang menjalankan keputusan bisnis dipenjara.
Di sinilah letak sentilan tajamnya. Perdebatan sengit mengenai Business Judgment Rule (BJR) kembali mencuat. BJR adalah doktrin hukum yang melindungi direksi dari gugatan personal atas keputusan bisnis yang berisiko, asalkan dilakukan dengan itikad baik dan prosedur yang benar.
Situasinya mirip seorang manajer investasi profesional yang membeli saham sebuah perusahaan setelah riset mendalam. Jika ternyata karena kondisi pasar yang tak terduga (bencana alam, krisis global), saham itu anjlok dan investor rugi besar, manajer tersebut tidak serta merta dipenjara. Itu risiko bisnis.
Namun, dalam kasus BUMN di Indonesia, BJR seringkali rapuh di hadapan UU Tipikor. Hakim Sunoto, salah satu anggota majelis, bahkan secara tegas melontarkan dissenting opinion (perbedaan pendapat), berargumen bahwa keputusan akuisisi tersebut murni keputusan bisnis yang dilindungi BJR dan Ira seharusnya bebas.
Vonis ini dikhawatirkan menimbulkan efek gentar (chilling effect) yang meluas. Para petinggi BUMN ke depan akan menjadi sangat takut untuk mengambil keputusan strategis, inovatif, dan berani mengambil risiko—padahal risiko adalah nafas dari bisnis itu sendiri.
“Direktur akan menjadi sangat takut untuk mengambil keputusan bisnis,” ujar Hakim Sunoto, memprediksi dampak luas putusan ini bagi dunia usaha pelat merah.
Kasus Ira Puspadewi adalah cermin buram ketidakpastian hukum di sektor BUMN. Alih-alih mendorong profesionalisme dan keberanian bermanajemen, vonis ini justru berpotensi memandulkan inisiatif, membuat direksi “mager” (malas gerak) dan memilih bermain aman demi menghindari jerat pidana.
Masa depan reformasi BUMN kini dipertaruhkan, tersandera antara tuntutan profitabilitas dan ancaman bui.
istimewa
