SAMARINDA – Ketersediaan tenaga pendidik di Kota Samarinda masih menjadi perhatian DPRD. Kekurangan sekitar 500 guru dinilai perlu segera dicarikan solusi agar kebutuhan pembelajaran di sekolah tidak semakin terbebani, terlebih setiap tahun terdapat tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan persoalan kekurangan guru perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Samarinda, kebutuhan tenaga pendidik saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 500 orang.
Menurut Ismail, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kebutuhan tenaga pengajar terus berubah mengikuti jumlah peserta didik, persebaran sekolah serta guru yang memasuki masa pensiun.
Ia menilai pemerintah perlu memiliki pemetaan kebutuhan guru yang lebih terukur. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan penempatan maupun pengadaan tenaga pendidik sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
Pembahasan mengenai kebutuhan guru juga muncul di tengah polemik pengangkatan guru paruh waktu. DPRD Samarinda menilai perdebatan mengenai status dan pola pengangkatan tenaga pendidik perlu dilihat bersamaan dengan kondisi riil sekolah yang masih membutuhkan guru.
Bagi DPRD, pemenuhan tenaga pendidik bukan sekadar persoalan jumlah. Distribusi guru juga perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi kondisi sekolah tertentu mengalami kelebihan tenaga, sementara sekolah lain justru kekurangan pengajar.
Ismail menegaskan kebutuhan guru saat ini cukup mendesak. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun langkah yang mampu menjawab kebutuhan jangka pendek sekaligus menyiapkan perencanaan tenaga pendidik untuk beberapa tahun ke depan.
Ketersediaan guru yang memadai dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas proses belajar mengajar. Kekurangan tenaga pengajar berpotensi menambah beban guru yang sudah ada, terutama ketika mereka harus menangani jumlah siswa yang cukup besar.
DPRD juga mendorong agar kebijakan pemenuhan tenaga pendidik tetap memperhatikan kemampuan anggaran daerah. Setiap skema yang dipilih harus mempertimbangkan kebutuhan sekolah sekaligus keberlanjutan pembiayaannya.
Komisi IV DPRD Samarinda berharap persoalan kekurangan guru tidak hanya dibahas ketika proses pengangkatan tenaga pendidik berlangsung. Pemerintah perlu membangun sistem perencanaan kebutuhan guru yang berkelanjutan dengan memperhitungkan guru yang pensiun, pertumbuhan sekolah dan perkembangan jumlah peserta didik.
Dengan pemetaan yang lebih akurat serta kebijakan pengadaan dan distribusi yang tepat, DPRD berharap kekurangan tenaga pendidik di Samarinda dapat dikurangi secara bertahap.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh sekolah memperoleh tenaga pengajar yang cukup sehingga pelayanan pendidikan bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal.
ADV/RZL
