SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda masih menanti penyaluran lanjutan dana tunda salur dari pemerintah pusat. Dari total dana yang masih tertunggak lebih dari Rp426 miliar, baru sekitar Rp26 miliar yang diterima pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda karena ketersediaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan berbagai program pembangunan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pencairan Rp26 miliar patut disyukuri, namun nilainya masih jauh dibandingkan dengan jumlah dana yang belum disalurkan.
Menurutnya, pemerintah daerah masih harus menunggu proses penyaluran berikutnya dari pemerintah pusat. Selama masa penantian tersebut, pengelolaan anggaran yang tersedia harus dilakukan secara cermat agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
“Kalau melihat jumlah yang masih tertunggak, yang diterima sekarang memang masih sebagian kecil,” ujar Deni.
Deni menegaskan keterbatasan fiskal tidak seharusnya membuat agenda pembangunan di Samarinda terhenti. DPRD bersama pemerintah kota dinilai perlu tetap menjaga program prioritas dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga meminta setiap anggaran yang sudah tersedia dimanfaatkan secara maksimal dan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat.
Menurut Deni, pemerintah daerah dan legislatif harus tetap memiliki optimisme dalam menjalankan pembangunan meskipun kondisi pendanaan belum sepenuhnya ideal. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga perlu terus dilakukan agar sisa dana tunda salur dapat segera direalisasikan.
“Dengan dana yang ada kita maksimalkan. Ini tidak menyurutkan semangat legislatif maupun eksekutif untuk tetap melaksanakan pembangunan di Kota Samarinda,” tegasnya.
DPRD berharap penyaluran dana berikutnya dapat segera diterima sehingga ruang fiskal Pemkot Samarinda menjadi lebih longgar. Tambahan anggaran tersebut nantinya dapat memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Sembari menunggu kepastian pencairan, DPRD menilai efisiensi dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi kunci. Pemerintah diminta memastikan program yang telah direncanakan tetap berjalan sesuai skala prioritas tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah.
ADV/RZL
