SAMARINDA – Upaya menjaga kualitas pendidikan di Kota Samarinda terus menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Menyikapi masih tingginya kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri, legislatif mendorong pemerintah kota menghadirkan solusi yang tidak hanya mampu menutup kekurangan guru, tetapi juga memberikan kepastian kesejahteraan bagi tenaga pengajar yang telah lama mengabdi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa saat ini kebutuhan guru di Kota Samarinda diperkirakan mencapai lebih dari 500 orang. Kekurangan tersebut tersebar di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga membutuhkan langkah konkret agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal.
Menurutnya, persoalan tersebut muncul seiring banyaknya guru yang memasuki masa purnatugas, sementara proses pemenuhan tenaga pendidik belum mampu mengimbangi jumlah kebutuhan di lapangan. Apabila tidak segera diatasi, kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas proses pembelajaran di sekolah.
Sebagai bentuk ikhtiar mencari solusi, Komisi IV DPRD mengusulkan penerapan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang pembiayaannya dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema tersebut dinilai menjadi alternatif yang tetap berada dalam koridor regulasi sekaligus mampu menjawab kebutuhan mendesak di sektor pendidikan.
Selain memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, DPRD juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan guru lepas yang selama ini masih menjalankan tugas dengan penghasilan terbatas. Menurut Novan, guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia sehingga sudah sepatutnya memperoleh dukungan yang layak agar dapat bekerja secara maksimal dalam mencerdaskan generasi penerus.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda berkomitmen mengawal usulan tersebut dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Harapannya, skema PJLP dapat menjadi solusi jangka menengah hingga kebutuhan guru di Samarinda dapat dipenuhi secara bertahap melalui mekanisme yang berlaku.
DPRD meyakini bahwa investasi terbesar dalam pembangunan daerah adalah pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan tenaga pendidik dan peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama agar kualitas layanan pendidikan di Kota Samarinda terus meningkat dan mampu mencetak generasi yang unggul, berkarakter, serta siap menghadapi tantangan masa depan.
ADV/RZL
