SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sistem pengawasan dan pembenahan tata kelola. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan menambah jenis pungutan baru yang berpotensi membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan tahun anggaran masih menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan hasil evaluasi sementara, capaian penerimaan daerah masih bergerak sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kalau melihat perkembangan saat ini, realisasi pendapatan masih berada pada jalur yang direncanakan. Semester pertama juga belum berakhir, sehingga masih ada ruang untuk terus meningkatkan capaian,” ujarnya.
Meski demikian, Iswandi menilai masih terdapat potensi pendapatan yang dapat dioptimalkan apabila pemerintah mampu memperkuat pengawasan terhadap seluruh sektor penyumbang PAD. Menurutnya, berbagai celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan harus segera ditutup agar pendapatan daerah dapat meningkat secara maksimal.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD seharusnya berfokus pada perbaikan sistem pengelolaan, mulai dari pendataan objek pajak dan retribusi, pengawasan di lapangan, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses pemungutan yang lebih efektif dan transparan.
“Potensi yang sudah ada harus dimaksimalkan terlebih dahulu. Jangan sampai masih terjadi kebocoran dalam pengelolaan pendapatan, sementara pemerintah justru mencari sumber penerimaan baru,” katanya.
Menurut Iswandi, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan PAD perlu meningkatkan koordinasi serta melakukan evaluasi secara berkala. Dengan langkah tersebut, berbagai hambatan yang memengaruhi pencapaian target pendapatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Ia menambahkan, optimalisasi PAD menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kapasitas fiskal daerah. Penerimaan yang meningkat akan memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Kota Samarinda akan terus memantau kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Iswandi berharap sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif mampu menciptakan sistem pengelolaan PAD yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan tata kelola yang semakin baik serta pengawasan yang lebih optimal, DPRD optimistis target Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dapat tercapai tanpa harus menambah beban ekonomi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di Kota Tepian.
ADV/RZL
